Amburadulnya Pengelolaan PKB Berdampak Pada Berkurangnya PAD

Palembang, jurnalsumatra.com – Tahun Anggaran 2017, Pemprov Sumsel menganggarkan pendapatan dari  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 1.069.000.000.000,00 dan sampai dengan 31 Agustus 2017 telah terealisasi sebesar Rp 561.542.272.028,00 atau 51,56% dari total anggaran. Belum maksimalnya pencapaian  pendapatan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah penempatan sumberdaya manusia yang tidak memiliki kapasitas serta keterbatasan pada sistim aplikasi penghitungan secara otomatis serta buruknya pengelolaan database, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dalam pengelolaannya yang berdampak pada terjadinya selisih pendapatan dan ini akan sangat merugikan pada pendapatan keuangan daerah.

Koordinator FITRA Sumsel Nunik Handayani mengatakan,  diketahui salah satu pendapatan daerah yaitu adalah  dari Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Selama ini pengelolaan pajak kendaraan bermotor di seluruh UPTB telah dilakukan oleh Samsat yang terdiri dari unsur Bapenda Provinsi Sumsel, Kepolisian Daerah (Polda), dan PT JR. Pada saat ini Pemerintah Provinsi Sampai saat memiliki 21 UPTB yang tersebar di 17 kota/kabupaten.

“Adapun mengenai besaran PKB ini dihitung dari tarif  NJKB dan bobot yang ditentukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). NJKB Tahun 2017 baru diterbitkan pada bulan Juli 2017, sehingga dalam menentukan penghitungan besaran nilai pajak masih menggunakan NJKB Tahun 2016, untuk melengkapi data kendaraan yang belum tercantum dalan NJKB, kepala Bapenda mengeluaran surat keputuaan (SK) tentang pengesahan kendaraan,” ujarnya.

Nunik menjelaskan,  dari hasil pengujian pada database Samsat terkait rincian pada data PKB yang dipungut dan disetorkan oleh UPTB Samsat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai PKB yang diterima oleh Bapenda dengan rincian PKB pada sistem aplikasi Samsat. Hasil  rekapitulasi pada realisasi penerimaan pendapatan Pemprov Sumsel yang telah disusun oleh Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah (P2 Patda), realisasi penerimaan PKB sampai dengan 31 Juli 2017 sebesar Rp 481.842.112.156,00 sedangkan pada database Samsat sebesar Rp 455.397.121.229,00 atau terdapat selisih keleihan pada penerimaan PKB sebesar Rp 26.444.990.927,00.

” Untuk menguji validitas database Samsat, telah dilakukan pembandingan antara database Samsat, database Sistem Informasi Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan data pembayaran SWDKLLJ dari PT JR Persero Cabang Palembang. Pada database Samsat, yang diuji adalah database hasil recovery data oleh UPTB Puslia yang telah dinyatakan valid oleh Kepala Bapenda berdasarkan berita acara penyerahan database kepada Tim Pemeriksa BPK pada 28 Agustus 2017,” bebernya.

Recovery database, lanjut Nunik,  dilakukan karena server Samsat mengalami kerusakan sehingga berdampak pada hilangnya data pembayaran. Hasil pembandingan ketiga data tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut terdapat perbedaan jumlah transaksi PKB yaitu hasil pada perbandingan database per tanggal 19 Mei 2017 antara database dari PT JR, database Polda dan database Bapenda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebanyak 8.455 unit kendaraan yaitu antara database PT JR dan database Polda Sumsel sebanyak 414.788 unit kendaraan, sedangkan berdasarkan database Bapenda hanya sebanyak 406.333 unit kendaraan.

Selain itu,  terdapat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) yang tidak melalui proses pengesahan Polisi Pengujian atas database dari Polda Sumsel, database dari PT JR dan database hasil perbaikan Bapenda per 19 Mei 2017 menunjukkan bahwa terdapat kendaraan yang tidak terdaftar dalam data pengesahan Polda namun tercatat dalam data pembayaran Bapenda sebanyak 936 unit kendaraan atau minimal sebesar Rp 1.173.511.245,00. Terdapat sebanyak 109 jenis kendaraan yang tidak ada pada daftar NJKB peraturan gubernur dan SK Kepala Bapenda Pengujian dan perbandingan tipe kendaraan per 19 Mei 2017 atas database dari Polda Sumsel, database dari PT JR, dan database dari Bapenda menunjukkan bahwa terdapat minimal sebanyak 109 jenis kendaraan yang tidak terdapat dalam NJKB Tahun 2016 dan dalam SK Kepala Bapenda tentang pengesahan Kendaraan Tahun 2017.

Selain itu,  nilai penetapan PKB tidak wajar Pengujian atas database Bapenda menunjukkan bahwa terdapat kendaraan bermotor dengan nilai PKB negatif atau minus sebanyak 440 unit kendaraan atau sebesar ( Rp 9.143.314.420,00). Pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan penghitungan ulang atas penetapan berdasarkan data kendaraan yang ada pada data pendaftaran kendaraan pada Kepolisian menunjukkan bahwa NJKB atas kendaraan-kendaraan tersebut tidak sesuai dengan NJKB yang telah ditetapkan.

“Terdapat kesalahan penetapan besaran nilai PKB Pengujian secara uji petik atas penetapan pajak pada database sistem aplikasi Samsat yaitu sebanyak 314.813 kendaraan menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan penetapan pajak yang disebabkan kesalahan dalam penghitungan pajak yang dilakukan sistem aplikasi Samsat. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penagihan PKB sebanyak 103.749 unit kendaraan atau sebesar Rp 26.941.636.026,50 dan kelebihan penagihan PKB sebanyak 73.098 unit kendaraan atau sebesar Rp 40.077.454.732,50,” katanya.

Nunik menerangkan,  untuk PKB yang belum dibayar dalam masa pajak hingga jatuh tempo menjadi tunggakan PKB, berdasarkan data tunggakan PKB update tanggal 6 September 2017 pada Bidang Pajak Bapenda untuk periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2017 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 171.587 unit kendaraan yang telah jatuh tempo namun belum mendaftar ulang pada 21 UPTB dengan nilai tunggakan sampai dengan 31 Juli 2017 sebesar Rp 103.297.264.000,00

Kondisi tersebut tentu akan sangat merugikan dan menghambat pada pendapatan daerah yang akan berdampak pada proses pelaksanaan pembangunan serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Sumatera Selatan. Carut marutnya dalam pengelolaan pendapatan daerah ini harus segera dibenahi, untuk meminimalisir kebocoran pada pendapatan daerah. Dispenda dalam hal harus melakukan kontrol juga melakukan evaluasi secara menyeleluruh terhadap badan/ atau pegelola pendapatan daerah. Aturan yg mengatur tentang pengelolaan dan pendapatan daerah sudah ada, tetapi tidak dilaksankan secara maksimal. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terutama pada pasal 2,pasal 6 dan pasal 8, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu pada pasal 6 ayat (1) tentang dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu a. nilai jual kendaraan bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu,  Pasal 7 yang menyatakan Tarif PKB ditetapkan sebesar: a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi; b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah; d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;

“Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa WP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − eight =