Anggaran Dana Desa Diduga Dikorupsikan

Lahat, jurnalsumatra.com – Wajar kalau selama ini, 366 Desa yang ada di Kabupaten Lahat, dalam mengerjakan proyek Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 – 2019 Oknum Kepala Desa (Kades) yang tersangkut hukum.

Walaupun laporan datang dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Pemberitaan Media, terhadap dugaan pekerjaan masing masing Desa banyak terindikasi menyimpang, dan tidak ada tindakan tegas yang diambil. Ternyata, semua instansi terkait dugaan telah bagi bagi atau terindikasi dikorupsikan berjamaah.

Seperti yang dilakukan oleh Forum Kepala Desa (Kades) Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Dalam satu Kecamatan tersebut, berjumlah 32 Desa melakukan sumbangan untuk masing masing Desa sebesar Rp.2 juta rupiah. Kegunaan dana itu, untuk pengamanan proses dana desa agar tidak bermasalah.

Nama nama instansi terkait yang harus diamankan oleh Forum Kades Kikim Timur diantaranya, Camat Kikim Timur sebesar Rp.10 juta, Polsek 3 Juta, Koramil 3 Juta, Pemerintah Kecamatan 2.5 juta, Dinas PMDes 16 juta, Tipikor 5 juta, Inspektorat 8 juta, dan, pihak Kejaksaan Rp.7, 5 juta.

Namun, ketika ditelusuri dan wartawan mencoba mengkonfirmasi persoalan dana bantuan untuk pengamanan anggaran dana desa (ADD) yang ada, beberapa dinas terkait membantah keras atas tudingan tersebut.

“Itu tidak benar, kami saja tidak kenal namanya ketua forum Kecamatan Kikim Timur, apalagi soal dana pengamanan yang dimaksud. Terus terang, kalau persoalan ini sampai terjadi pemberitaan kami akan Lidik kelapangan, karena sudah menyangkut nama Insitusi dan Pemerintahan,” ucap Kapolres Lahat AKBP Ferry Harahap SIK MSi didampingi Kasat Reskrim AKP Satria Dwi Darma SIK, melalui Kanit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lahat IPTU Nurhanas, Senin (21/10/2019).

Diakui Nurhanas, yang jelas apabila pemberitaan turun, anggota akan lakukan Lidik atas kebenaran pengucuran dana sebagai uang keamanan itu.

“Ini bukan lagi menyangkut perorangan. Nama insitusi dan Pemerintahan, jadi kita akan kejar informasi tersebut, sampai menemukan oknum penyebar isu ataupun sengaja menyebarkan info itu,” katanya.

Sementara, Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMdes) Kabupaten Lahat Drs Beni Zainuddin MSi dimintaki tanggapannya secara tegas membantah adanya menerima dana pengamanan yang dimaksud ketua Forum Kades Kikim Timur, Kabupaten Lahat.

“Intinya, kami pihak BPMdes tidak mengetahuinya soal dana anggran yang dibuat oleh Forum kades Kikim Timur tersebut yang dana tersebut untuk kami atau BPMdes atau instansi Pemerintah yang lain,” terang Beni.

Lalu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Jaka Suparna SH MH melalui Kasi Pidsus, Teguh Fidiah Wahyudi SH mengaku, tidak menggetahui persoalan dana pengamanan untuk kejaksaan.

“Kami tidak pernah memerintahkan Desa apalagi, pengumpulan dana pengamanan. Camat dan Ketua Forum Kades Kikim Timur pun kami tidak kenal. Terimakasih atas informasinya, dan persoal ini akan kami koordinasikan dengan Kajari dan melihat perkembangan kedepannya, karena sudah menyangkut nama Kajari Lahat,” ujar Teguh. (Din)