Anggaran Program Sekolah Gratis Terus Meningkat

Palembang, jurnalsumatra.com – Program Sekolah Gratis (PSG) yang dipelopori Gubernur Sumsel Alex Noerdin tetap berjalan. Bahkan anggaran PSG ditingkatkan setiap tahun.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Widodo mengatakan, bantuan dana PSG untuk siswa SMA saat ini sebesar Rp1,5 juta persiswa pertahun. Jumlah ini meningkat jika dibanding tahun 2014 lalu yang hanya diangka Rp 1 juta. Bahkan bantuan PSG lebih besar untuk siswa SMK bisnis seperti SMK 1, SMK 3 dan lainnya dari Rp1,5 juta menjadi Rp 2,7 juta persiswa pertahun.

“Jika ada Cagub Sumsel yang menuding PSG mati suri itu jelas tidak benar. Pasalnya, kita terus melakukan peningkatan anggaran PSG seiring semakin membaiknya APBD Provinsi Sumsel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Widodo menjelaskan, bahwa yang perlu dipahami oleh kabupaten/kota dan masyarakat saat ini adalah PSG saat ini sudah dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Anggota DPRD Sumsel. Oleh sebab itu, bupati/walikota di Sumsel wajib menjalankan PSG bagi SD dan SMP karena jenjang tersebut kewenangan bupati dan walikota. “Jika ada bupati/walikota tak bisa menjalankan PSG, artinya itu melanggar Perda,” tegasnya.

Widodo mengungkapkan,  PSG tidak lagi menggunakan istilah dana sharing. Misalnya dana sharing di Palembang 30 persen dan provinsi 70 persen. Karena Pemprov Sumsel saat ini sedang menggodok untuk merevisi peraturan Program Sekolah Gratis. Hal ini dilakukan untuk mengatur dan memastikan program yang sudah diterapkan sejak tahun 2008 tersebut tetap berjalan.

“Mendikbud telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait sumbangan masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah, sarana dan prasarana serta kapasitas guru. Sehingga muncul spekulasi masyarakat bahwa sekolah gratis tapi tak gratis. Padahal PSG meliputi 17 item kebutuhan primer diantaranya pendaftaran, belajar, buku, ektrakurikuller,  sampai ujian itu gratis. Logika sederhanya PSG itu makanan pokok, ada nasi, sayur dan ikan. Tapi kalau mau tambah daging, ayam, susu itulah kemudian ada tambahan dan itu diperbolehkan sebagaimana aturan Mendikbud tadi,” terangnya.

Kendati sekolah diperbolehkan mengambil pungutan, sambung Widodo, Gubernur Sumsel mewanti wanti agar 20 persen kursi di sekolah diperuntukkan kepada siswa miskin dan prasejahtera. Sehingga semua siswa mendapatkan akses dalam mendapatkan kegiatan belajar di sekolah.

“Tidak benar jika ada yang mengatakan sekolah gratis dihentikan. Karena sekarang kita sedang mengkombinasikan Perda, Pergub dan Permen agar program sekolah gratis tetap berjalan,” ucapnya.

Widodo menghimbau kepada kepala sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa miskin dan prasejahtera. Pasalnya, jika kepala sekolah tetap tega memaksakan sumbangan sehingga mengakibatkan anak putus sekolah, pihaknya akan segera mencopot kepala sekolah bersangkutan.

“Kalau ada kepala sekolah meminta sumbangan kepada siswa prasejahtera, saya akan copot dia dari jabatan,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply