APBD Tanpa Perda Penuh Dengan Keterbatasan

Palembang, jurnalsumatra.com – Adanya rapat internal Pemprov Sumsel Jum’at (3/1/2020) yang memtuskan akan menjalankan APBD Sumsel tahun anggaran 2020 hanya berpayung hukum peraturan gubernur.

Ketua DPRD Sumsel Anita agaknya kurang sependapat apabila nantinya APBD 2020 akan dijalankan melalui sebuah peraturan gubernur (pergub) bukan dengan peraturan daerah (perda).

Namun dijelaskanya  degan mengatakan “Sah-sah saja apabila menggunakan pergub, Namun akan ada sejumlah keterbatasan apabila nantinya APBD 2020 ini dilaksanakan dengan pergub.

Termasuk pelaksanakan program-program yang telah direncanakan gubernur, terlebih saat ini banyak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor yang merusak sejumlah infrstruktur seperti jalan dsn jembatan yang pastinya membutuhkan penanganan segera dengan pendanaan dari provinsi,” urai Anita.

Di sampaikan pula, saat berkonsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Arsal beberapa waktu lalu telah disampaikan pembahasan KUA PPAS untuk R-APBD 2020 berlangsung sejak 4 November-13 Desember 2019 yang lalu.

Sementara, mengacu pada Permendagri No.33/2019 dan PP No.12/2019 pembahasan raperda APBD diberikan tenggat waktu selama 60 hari kerja.

“Setelah dihitung-hitung meski tahun takwim pembahasan R-APBD 2020 harusnya sudah selesai di akhir 2019. Namun Pak Dirjen berpandangan DPRD Sumsel yang kewenangannya melaporkan hasil banggar di paripurna untuk pengesahan APBD masih memiliki keluasan waktu hingga 13 Februari 2020. Ini yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena kalau apa yang disampaikan di paripurna melenceng dari hasil rapat bersama antara kelima komisi DPRD Sumsel dengan TAPD kami terancam pidana dan dilaporkan melakukan pemalsuan karena melaporkan hasil rapat yang melenceny dari yang telah disepakati,” tegas politisi Partai Golkar ini lugas.

Sementara, rapat banmus DPRD Sumsel yang menurut bagian persidangan DPRD Sumsel ini tertutup bagi awak media sangat disayangkan Anita dengan nada garang. “Saya selalu terbuka kenapa justru tertutup silahkan untuk diliput tidak ada larang-larangan. Coba tadi rekan media mengikuti dengan seksama rapat di banmus tadi, pasti akan lebih memahami,” ucap Anita dengan nada bicara meninggi menyayangkan larangan peliputan oleh bagian persidangan DPRD Sumsel, Senin (6/1/2020).(eka)