APBN 2018 Untuk Mimika-Puncak Rp6,16 Triliun

    Timika, jurnalsumatra.com – Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 untuk dua kabupaten yakni Mimika dan Puncak, Provinsi Papua, mencapai Rp6,16 triliun.
“Dari jumlah tersebut, alokasi untuk satuan kerja Kementerian Negara sebesar Rp859,72 Miliar, sementara alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp3,30 triliun, dimana Mimika sebesar Rp2,08 triliun dan Kabupaten Puncak Rp1,21 triliun,” kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika, Tukima, di Timika, Sabtu.
Dukungan APBN itu dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2018, yang telah diserahkan kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Puncak, di Timika, Senin (18/12).
Padakesempatan tersebut  KPPN Timika juga secara simbolis menyerahkan DIPA TA 2018 kepada 36 Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementrian Negara/Lembaga.
Saat penyerahan DIPA itu, juga dilakukan penandatanganan pernyataan anti gratifikasi dan penyerahan penghargaan kementrian keuangan atas Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Pemda Mimika Tahun 2016.

     Tukima mengatakan DIPA tersebut hendaknya dimanfaatkan sebagai dasar untuk mensinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang didanai dari APBN maupun dari APBD.
“Pastikan pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, agar dapat memberikan capaian hasil yang lebih nerkualitas dan menstimulasi perekonomian regional sepanjang 2018 secara seimbang,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You mengatakan DIPA yang telah diserahkan ini dapat dijadikan motivasi bagi Pemda Mimika untuk mensinkronkan pelaksanaan anggaran secara baik.
Selain itu, Ausilius juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, Pemda akan segara mendorong agar berkas APBD 2018 dibahas bersama DPRD Mimika, hal ini untuk menghindari kendala administrasi, prosedural, dan birokrasi.
“Saya berharap pada kesempatan ini kita dapat menggunakan amggaran ini dengan sebaik-baiknya, terutama pada semua pemegang kuasa penuh terhadap anggaran,” ujarnnya.(anjas)

Leave a Reply