ASN Kotawaringin Timur Dilarang Terlibat Politik Praktis

Sampit, jurnalsumatra.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah  Halikinnor melarang aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan harus bersikap netral.
“Jika ada ASN ketahuan atau terbukti terlibat dalam politik maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya di Sampit, Kamis.
Halikinnor mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apapun alasannya ASN tidak dibenarkan terlibat dalam politik.
“Sesuai dengan ketentuan, ASN tetap diberikan hak pilih, namun ASN harus bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, karena jika dilakukan ada sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Lebih lanjut Halikinnor mengatakan, membuat cuitan atau dukungan baik itu ke salah satu calon atau partai politik melalui media sosial juga tidak diperbolehkan karena identitas sebagai seorang ASN itu jelas.
“Kita ada Bawaslu, kalau melanggar dan tidak netral itu akan kena sanksi nantinya, untuk itu seluruh ASN berhati-hati,” ucapnya.
Halikinnor berharap, jajaran ASN di Kotawaringin Timur bisa bersikap bijak dan cerdas agar Pemilu 2019 bisa berjalan aman, damai dan kondusif.
“Sukses tidaknya Pemilu 2019 tentunya tergantung dari kita semua termasuk ASN,” ungkapnya.
Halikinnor juga berharap seluruh tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 untuk tidak saling menghujat.
“Saya minta kepada seluruh tim pemenangan untuk bisa menciptakan situasi dan kondisi yang damai. Kita semua adalah bersaudara, jadi siapapun yang terpilih nanti marilah sama-sama kita dukung,” katanya.(anjas)

Leave a Reply