ASN Terlibat Politik Praktis Bisa Diberhentikan

     Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Prof Dr H Achmad Gunaryo M Soc Sc mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenag Riau dan  terbukti terlibat politik praktis bisa dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
“Sanksi tersebut berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” kata Achmad Gunaryo M Soc dalam keterangannya  di Pekanbaru, Jumat.
Menurut dia, sanksi ini tetap kembali kepada PP No 53 tahun 2010 yakni tentang sanksi ringan dan sanksi berat.
Karena itu, katanya, diharapkan semua ASN untuk tetap netral, karena daya rusaknya sangat tinggi sekali terhadap birokrasi jika kegiatan politik ini sudah masuk ke ASN.
“Ini benar-benar  harus diperhatikan oleh semua pihak supaya birokrasi tetap berjalan dengan baik dan hubungan silaturahim menjadi lebih baik. Karena tidak bisa terbayangkan jika terjadi perpecahan di dalam birokrasi,”katanya.
Sekali lagi, katanya, diminta semua untuk memperhatikan netralitas ASN itu dan soal kesalahan-kesalahan ASN, nanti akan diproses lebih lanjut untuk menentukan tingkat kesalahannya seperti apa.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, bahwa ASN yang terlibat dalam aktivitas politik akan dikenakan sanksi sesuai yang tertera dalam PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Ia mengatakan, ada beberapa kategori sanksi dalam PP tersebut yakni  sanksi tingkat sedang dan ada sanksi tingkat berat.

     Sedangkan untuk penjatuhan sanksi akan ditelusuri lebih dulu, dilihat seberapa jauh keterlibatan dari ASN itu sendiri, kemudian kedua, kalau di dalam pilkada maupun di dalam pemilu keterlibatan ASN ini adalah sanksi pidana tetapi itu kepada calonnya, sementara untuk ASN berlaku sanksi etik atau sanksi moral.
Disamping itu, terkait data pelanggaran netralitas ASN hingga saat ini, baik yang laporan maupun temuan sudah tercatat 34 yang telah diproses dan direkomendasikan dari 34 itu hanya 26 orang.
“ASN, mulai dari saat kampanye maupun sampai penghitungan suara nanti ASN tetap menjaga netralitasnya, karena banyak sekali aturan-aturan yang akan menjerat ASN jika mencoba untuk melanggar netralitasnya atau berpihak atau turut serta dalam kampanye satu calon,”katanya.
PP tersebut perlu terus disosialisasikan sehingga ASN di jajaran Kanwil Kemenag Riau ini memahaminya sehingga tidak ikut dalam politik praktis.
Sementara itu Kanwil Kemenag Riau, Ahmad Supardi Hasibuan menyebutkan tujuh larangan ASN yakni dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah, dilarang mendekati partai politik terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah.
Juga, dilarang menghadiri, mengunggah, memberi “like” mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui media daring maupun media sosial.
ASN juga dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan partai politik, dilarang foto bersama degan bakal calon kepala daerah, dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah, dengan atau tanpa menggunakan atribut partai politik.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =