Badung Harapkan Pemprov Setujui Kelurahan Jadi Desa

     Mangupura, Bali, jurnalsumatra.com – Wakil Bupati Badung, Bali I Ketut Suiasa mengharapkan Pemerintah Provinsi Bali segera menyetujui proses perubahan 16 kelurahan menjadi desa di daerahnya agar mendapat nomor induk desa dari pemerintah pusat.
“Pemberian nomor induk desa dari Mendagri ini ada temponya yakni dua kali dalam setahun pada bulan Maret dan bulan September, sehingga kami ingin mengejar nomor induk desa ini pada Maret 2018, karena jika tidak bisa maka prosesnya akan mundur lagi tahun 2019,” ujar Wabup Suiasa di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan proses perubahan kelurahan menjadi desa ini rampung tahun 2018 atau sudah terbentuk perangkat desa definitif mulai dari perbekel terpilih sampai dengan perangkat lainnya.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan kunjungan ke Provinsi Bali untuk melakukan komunikasi secara intensif terkait upaya itu. “Segala proses tahapan serta beberapa argumen pertimbangan Kami, pihak Provinsi Bali sangat merespon positif komunikasi yang telah terbangun,” katanya.
Suiasa mengatakan, pihak Pemprov Bali sudah menyatakan kesiapan untuk memberikan pendapat terkait hal ini baik dari segi hukum.  Pihaknya menyampaikan bahwa Pemerintah Badung akan selalu berkoordinasi dengan Pemprov Bali terkait segala proses usulan tentang perubahan status kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Badung.

     Sementara itu, Kepala PMD Putu Gede Sridana menyampaikan, terkait dengan usulan Pemerintah Kabupaten Badung tentang perubahan status kelurahan menjadi desa, dimana tahapannya harus melalui Pemprov Bali untuk mendapatkan nomor register.
“Hal ini sempat terkendala saat di Pemprov, karena adanya administrasi yang belum dilampirkan,” katanya.
Ia mengatakan, setelah Pemkab Badung melengkapi administrasi, pihak Pemprov Bali segera memproses untuk mendapatkan nomor registrasi dan dilanjukan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Sebanyak 16 kelurahan di Kabupaten Badung yang akan diubah menjadi desa. Secara aturan administratif dan teknis, 16 kelurahan yang ajukan perubahan statusnya menjadi desa itu sudah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.
Tim dari Pemkab Badung juga sudah turun untuk melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang diajukan dan melihat keadaan di lapangan. Bahkan, kajian akademis dari Universitas Udayana juga menyatakan enam belas kelurahan itu layak berubah status menjadi desa.(anjas)

Leave a Reply