Baleg: FK Penting Tingkatkan Ilmu Pengetahuan Kesehatan

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya peran fakultas kedokteran dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kesehatan dan kedokteran untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat yang berkualitas.
“Undang-undang ini menjawab dan memberikan solusi atas persoalan di masyarakat terkait praktik dan pendidikan kedokteran seperti, peran Fakultas Kedokteran dalam meningkatkan penguasaan pemanfaatan, penelitian serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi,” kata Wakil Ketua Baleg Arif Wibowo dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Senin.
Dalam rangka pemantauan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran di Malang, Jawa Timur,
Arif menegaskan bahwa keberadaan UU Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu UU yang penting dan strategis untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas.
Dia juga menyampaikan tentang peningkatan kualitas dan daya saing dokter dan dokter gigi Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan beragamnya penyakit baru di tengah masyarakat.

    Kendati demikian, Baleg menyadari saat ini jumlah dokter dan dokter gigi masih minim namun kebutuhan akan keahlian tersebut penting dan dibutuhkan masyarakat.
Undang-Undang Pendidikan Kedokteran mengamanatkan beberapa kebijakan dan peraturan pelaksanaan yang perlu dibuat oleh pemerintah, yakni sebanyak 19 peraturan pelaksana yang terdiri empat Peraturan Pemerintah (PP) dan 15 Peraturan Menteri (Permen).
Namun, menurut Arif, hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum semuanya dilaksanakan. Bahkan pelaksanaan peraturan seperti program pendidikan dokter layanan primer yang dinilai tumpang-tindih telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menjelaskan  pada tahun ini pemerintah akan melaksanakan program Dokter Layanan Primer (DLP) yang di dalamnya menambah masa pendidikan dokter baru selama tiga tahun untuk melayani Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Alasan utamanya karena pemerintah ingin memperkuat pelayanan primer dan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat yang sekarang masih lemah.
“Maka secara khusus, kami juga ingin mencari masukan, data, dan fakta terkait program dokter layanan primer dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) ini,” kata Arif.(anjas)

Leave a Reply