Bappeda: Riau Integrasikan RAD-TPB/SDGS Ke RPJMD

     Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Riau, segera mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah (RAD)-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDGs ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2018.
“Dalam aksi lanjutannya Pemerintah Riau akan melibatkan sejumlah perusahaan yang konsen terhadpa 17 tujuan dalam RAD-TPB SDGs, karena ini bagian dari amanah  dalam pasal 15 Perpres No.59 tahun 2017,” kata Ketua Bappeda Riau, Rahmad Rahim di Pekanbaru, Senin.
Menurut dia, Perpres No.59 tahun 2017 mengamanatkan bahwa untuk pencapaian sasaran SDGs maka daerah bersama gubernur menyusun RAD bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing.
Ia menjelaskan bahwa RAD-TBP/SDGs ini merupakan dokumen rencana bersama atau akumulasi rencana kerja bersama antar pemda dan non pemerintah di Provinsi Riau dan kabupaten dan kota se-Riau.

“Keberadaan RAD-TPB/SDGs ini diharapkan tujuan pembangunan akan lebih fokus dan lebih detail berdasarkan potret persoalan pembangunan di tingkat kabupaten sehingga dapat dengan tepat pula dalam menemukan solusi,” katanya.
RAD-TPB/SDGs menjadi acuan yang sangat penting karena adanya perencanaan yang disiapkan daerah  untuk mencapai target 17 goal SDGs dengan planing yang jelas. Di antaranya bagaimana menurunkan angka kemiskinan, sanitasi lingkungan, pendidikan dan lainnya.
Riau, katanya patut berbangga karena menjadi provinsi pertama di Indonesia  yang telah menyelesaikan draft RAD-TPB/SDGs. Provinsi Riau yang mengawali penyelesaian draft RAD-TPB/SDGs itu dengan daerah percontohan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Inderagiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan.
“Selain itu sembilan kabupaten lainnya telah mengisi matrik rencana kerja pelaksanaan RAD-TPB/SDGs tahun 2017-2019 dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RAD-TPB/SDGs Riau,” katanya.
Oleh karena  itu, seluruh instansi terkiat tetap membangun semangat yang sama sehingga RAD-TPB/SDGs ini dapat dilaksanakan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan penduduk apalagi pendamping masih tetap dilakukan UNDP-PBB sampai tahun 2020. T.F011(anjas)

Leave a Reply