BAPPEDA Tegaskan Anggaran Kepentingan Publik Tidak Dicoret

     Mangupura, Bali, jurnalsumatra.com – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung, Bali, Made Wira Dharmajaya menegaskan anggaran induk Tahun 2018 yang memprioritaskan program pembangunan untuk kepentingan publik tidak dicoret.
“Usulan masyarakat yang telah dibahas dalam musyawarah perencananaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan hingga di kecamatan, maupun Musrenbang kabupaten untuk kepentingan publik tidak ditolak, karena program ini menjadi skala prioritas pemerintah daerah dalam APBD perubahan atau APBD induk,” ujar Wira Dharmajaya di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan, apabila dana untuk belanja langsung tidak mencukupi, program tersebut akan menjadi prioritas pada APBD perubahan atau APBD induk tahun berikutnya.
Menurut, mantan Sekwan DPRD Badung ini, usulan yang berpeluang ditolak apabila secara faktual tidak bisa ditindaklanjuti dan program yang tidak diperbolehkan secara aturan maupun undnag-undang, seperti contohnya usulan bantuan bagi badan usaha.
“Karena memang tidak diperbolehkan, tentu saja usulan seperti ini akan ditolak,” katanya.
Di era sebelumnya, Musrenbang menyerap sebanyak-banyaknya program usulan dari masyarakat termasuk program wajib yang harus dilakukan. Namun, karena anggaran tidak mencukupi, maka ada sejumlah usulan masyarakat yang tertunda atau tak bisa dilaksanakan pada anggaran berjalan, sehingga terkesan banyak program usulan yang diabaikan.

Namun, Bappeda Badung melakukan evaluasi dan untuk menghindari kesan program terabaikan, pihaknya menetapkan pagu anggaran terlebih dahulu. “Saya contohkan Tahun 2018, pagu anggaran belanja langsung mencapai Rp3,2 triliun. Dengan pagu ini, masyarakat akan menyeleksi program-program yang akan diusulkan. Proses seleksi program akan bisa dilakukan secara dini,” katanya.
Sejumlah program yang menjadi skala prioritas di Badung yakni penanggulangan banjir, sampah dan penanggulangan kemacetan lalu lintas yang tentu saja menjadi program wajib yang harus dilakukan.
Terkait penanggulangan sampah di tengah laut seperti yang pernah diwacanakan sebelumnya, Kepala Bappeda menyatakan masih dalam tahap koordinasi dengan pihak lainnya seperti pihak marinir atau Angkatan Laut.
“Hingga kini upaya tersebut masih dalam tahap koordinasi,” katanya.
Dalam hal sampah kiriman, pihaknya melakukan penanganan secara terpola, menyiapkan sarana dan prasarana termasuk alat berat di pantai. Ini tentu saja harus dianggarkan.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 1 =