Bawalsu Himbau Masyarakat Tolak Politik Uang dan Hoax


Yogyakarta ,  jurnalsumatra.com – Praktik politik uang, ujaran kebencian dan maraknya hoax hingga saat ini masih menjadi persoalan besar di tengah proses demokrasi di Indonesia. 

“Politik uang merupakan sebuah kejahatan dalam demokrasi sehingga sudah sepatutnya masyarakat menolak praktik kotor ini dan turut menjaga kualitas demokrasi agar lebih baik,” kata Tri Agus Inharto, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto, di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta, Jalan Timoho II No. 32 Yogyakarta, Selasa (19/2/2019) malam.

Dengan adanya politik uang, menurut Tri Agus Inharto, tidak menutup kemungkinan yang terpilih bukan lagi kandidat ideal. “Melainkan para kandidat yang melakukan pola transaksional untuk merebut suara dari masyarakat,” kata Tri Agus Inharto.

Menurut Tri Agus Inharto, kampanye Pemilu juga menyediakan lahan subur untuk ujaran kebencian, hasutan kebencian dan hoax. “Seharusnya peserta Pemilu melakukan Kampanye yang mendidik, yakni kampanye yang menekankan pada pertarungan gagasan dari para kontestan, bukan malah membangkitkan sentimen kebencian,” tandas Tri Agus Inharto.

Bagi Tri Agus Inharto, perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. “Oleh karena itu, kampanye sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan menghargai keberagaman,” papar Tri Agus Inharto.

Adapun salah satu upaya Bawaslu Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinya politik uang, ujaran kebencian dan hoax di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta, adalah melalui Gerakan Kecamatan AMPUH (Aksi Menolak Politik uang, Ujaran kebencian dan Hoax) yang akan dilaksanakan di Alun-alun Selatan pada 24 Februari 2019. 

Deklarasi AMPUH akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta bersama mitra kerja dan masyarakat Kota Yogyakarta.

Harapannya, dengan adanya kecamatan AMPUH membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai kepemiluan secara umum dan berani melakukan langkah konkret menolak politik uang serta berani melaporkan kepada Bawaslu Kota Yogyakarta apabila menemukan praktik politik uang. (afn)

Leave a Reply