Bawaslu Bantul Akan Rekrut 3.040 Pengawas TPS

     Bantul, jurnalsumatra.com – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan merekrut pengawas tempat pemungutan suara sebanyak 3.040 orang untuk pengawasan selama pemungutan suara pemilu serentak, 17 April 2019.
   “Kebutuhan pengawas sesuai dengan jumlah TPS di Bantul. Kalau belum ada prrubahan, ada 3.040 TPS. Kalau ada perubahan (jumlah) TPS, kami akan menyesuaikan,” kata anggota Bawaslu Kabupaten Bantul Supardi di Bantul, Senin. 
   Menurut dia, perekrutan pengawas TPS di Bantul akan dilakukan dalam waktu dekat setelah pada hari Senin (4/2) ini diumumkan melalui website Bawaslu DIY dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat di wilayah Bantul.
   Untuk itu, kata dia, warga Bantul bisa langsung mengakses pengumuman perekrutan pengawas TPS untuk melihat pendaftaran. Apabila memenuhi persyaratan, bisa mempersiapkan untuk mengikuti rekrutmen yang akan segera dibuka. 
   “Silakan warga yang memenuhi syarat boleh mengikuti kompetisi tersebut tetapi sesuai dengan ketentuan (persyararan) bahwa yang bersangkutan harus punya integritas, netralitas, itu tidak boleh tidak harus dipenuhi,” katanya.
   Supardi menjelaskan bahwa pengawas TPS pemilu tersebut memang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa pemilu sebelumnya, juga terdapat satu orang pengawas di tiap TPS yang disiapkan penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU).
   “Untuk persyaratan pendidika minimal lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan berusia 25 tahun tidak ada batas maksimal usia. Diprioritaskan bagi warga yang tinggal di wilayah TPS tersebut. Namun, kalau tidak ada bisa dari desa terdekat, paling tidak mengenal pemilih setempat,” katanya. 
   Ia menjelaskan bahwa pengawas TPS tersebut akan bekerja efektif selama 1 bulan sejak 23 hari sebelum pemungutan suara 17 April 2019 dan selesai 7 hari setelah pemilu sehingga tugasnya mengawasi sebelum, saat, dan setelah pemungutan suara. 
    “Tugasnya mulai dari pengawasan pembentukan TPS, pemungutan suara, dan penghitungan suara hasil pemilu, termasuk mengawal hasil yang sudah dimasukkan ke kotak suara dari TPS ke PPS (panitia pemungutan suara) tingkat desa,” katanya.(anjas)

Leave a Reply