Bawaslu Bengkulu Mendeklarasikan Tolak Politik Uang

    Bengkulu, jurnalsumatra.com – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu menggelar deklarasi tolak politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap di Bengkulu, Rabu, mengatakan politik uang bukan hanya menyangkut pihak pemberi uang agar memilih salah satu pasangan calon tertentu.
“Tetapi juga pihak yang memberikan uang agar orang tidak memilih calon tertentu,” kata dia.
Para calon, tim pemenangan, simpatisan maupun kelompok yang berkepentingan, katanya, seharusnya bisa menampilkan sebuah pertarungan pilkada yang berintegritas dan cerdas.
“Dengan begitu, kita semua bisa memberikan hasil yang berkualitas, bermartabat, dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” kata dia.
Hal ini, katanya, harus menjadi komitmen bersama karena politik uang akan berdampak buruk karena membuat proses dan hasil demokrasi menjadi cacat.
Melihat dari sosiologi masyarakat dan lemahnya budaya tertib hukum, lanjut Parsadaan, rasanya belum mampu membuat pilkada menjadi “zero” politik uang.

    “Ada yang menyebutkan ini politik perut, jadi yang paling efektif adalah komitmen para calon untuk tidak mengiming-imingi atau memberikan uang,” ujarnya.
Ada satu daerah di Provinsi Bengkulu yang menggelar Pilkada 2018, yakni Kota Bengkulu. KPU setempat pada 12 Februari 2018 telah menetapkan empat pasang calon yang maju yakni, nomor urut satu, calon independen David Suardi yang berpasangan dengan Bakhsir, nomor urut dua Ketua DPRD Kota Bengkulu, Erna Sari Dewi yang menggandeng Ahmad Zarkasi dan diusung parpol Nasdem, PKS serta PPP.
Wali kota petahana Helmi Hasan dengan nomor urut tiga, ia bersama calon wakilnya Dedy Wahyudi diusulkan oleh parpol PAN, Gerindra dan Partai Demokrat. Pasangan nomor urut empat yakni wakil waali kota petahana Patriana Sosialinda-Mirza yang diusung Golkar, PDIP dan Hanura.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + nine =