Bawaslu Dukung Penundaan Proses Hukum Pasangan Calon

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mendukung penundaan proses hukum kepada pasangan calon di Pilkada Serentak 2018 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Itu yang nanti dikoordinasikan antara Polri, Kejagung dan KPK,” kata Abhan usai menemui Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Pihaknya pun mewanti-wanti agar penegak hukum bersikap netral dalam Pilkada 2018. “Jangan sampai aparat penegak hukum digunakan untuk politik praktis,” katanya.
Menurut Abhan, Kapolri Tito telah menegaskan netralitas Polri dalam Pilkada Serentak 2018.
Tidak hanya meminta netralitas Polri, pihakya juga meminta para personel TNI dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral. “TNI dan ASN juga kami awasi netralitasnya,” katanya.

    Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengajak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda proses hukum berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para paslon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu untuk menjaga netralitas proses demokrasi dalam Pilkada.
“Bila sudah ada penetapan dari KPU nanti, mari sama-sama, siapapun yang sudah ditetapkan (sebagai paslon) jangan ganggu mereka dengan pemanggilan proses hukum. Karena pemanggilan itu bisa mempengaruhi opini publik,” katanya.
Proses hukum bisa dilanjutkan bila rangkaian Pilkada 2018 usai.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + eighteen =