Bawaslu Kalbar Belum Dapatkan Laporan Pelanggaran Pilkada

    Pontianak, jurnalsumatra.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat, Ruhermansyah mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan pelanggaran, sampai hari terakhir proses pendaftaran pencalonan Gubernur dan Bupati/Walikota pada Pilkada serentak di Kalbar.
“Sampai hari ini, kita masih belum mendapatkan laporan adanya pelanggaran untuk Pilkada serentak di Kalbar. Kita harapkan, sampai masa pencoblosan nanti, pelanggaran pilkada tidak ditemukan di Kalbar,” katanya di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, untuk batas terakhir pendaftaran adalah 10 Januari, biasanya yang merupakan suatu kelaziman, walaupun KPU mengeluarkan ketentuan hingga pukul 16.00, namun biasanya hari terakhir kelazimannya satu hari itu 1 x 24 jam.
Namun katanya, apabila sampai batas waktu yang disediakan tidak ada lagi bakal calon yang mendaftarkan diri berarti besoknya sudah tidak lagi bisa untuk dibuka pendaftaran.
“Walaupun tidak ada laporan terhadap pelanggaran Pilkada, namun, dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalbar memang sudah ditemukan, tetapi masih dalam proses pengumpulan informasi, fakta dan data,” katanya.

    Menurutnya, hal itu menjadi catatan bagi pihaknya, dimana temuan tersebut belum di proses dan belum dijadikan laporan resmi dalam bentuk temuan.
Meski demikian, katanya, walaupun temuan tersebut belum dijadikan laporan resmi namun tentu bukan berarti hal itu dibiarkan begitu saja.
“Nantinya, jika sudah lengkap fakta yang ada, tentu akan diproses dengan penindakan. Mengenai bentuk temuannya sebagaimana sudah diketahui masyarakat umum, terkait dari proses  pendaftaran bakal calon perseorangan  yang merupakan bagian dari adminsitrasi dukungan,” tuturnya.
Ruhermansyah menyatakan, pihaknya tidak berani gegabah, sebagai contoh terkait dengan dokumen resmi kependudukan selain harus mendapatkan dulu fakta  bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dukcapil.
“Jika Dukcapil mengatakan bukan dokumen resmi tentu patut diduga berarti dokumennya tidak sah dan ini tentu akan kita proses,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =