Bawaslu Kalbar Petakan Pola Isu Pemilu 2019

    Pontianak, jurnalsumatra.com – Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar Faisal Riza mengatakan, pihaknya melakukan pemetaan pola terkait berbagai isu menjelang Pemilu 2019.
“Seperti yang kita lihat, tren kampanye Pemilu 2019 sudah mulai meningkat. Terkait hal itu, ada tiga pola yang sudah dipetakan Bawaslu,” kata Faisal di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, pola pertama berkaitan bahwa pemilu tidak lepas dari politisasi yang berbau SARA.
“Bentuknya seperti berita hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial,” tuturnya.
Kedua, pola yang muncul adalah meningkatnya kampanye hitam. Isu yang diangkat mengenai kualitas dan sejauh mana kinerja kandidat yang akan maju dalam Pemilu 2019.
“Jika itu kampanye hitam maka bisa dilaporkan ke Bawaslu sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Ketiga, lanjut Faisal, meningkatnya aktivitas media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan kandidat yang akan maju. “Pola ketiga ini masih belum jelas bahasanya, apakah ini masuk dalam kampanye di media medsos,” kata
Faisal.
Terkait berbagai isu menjelang Pemilu 2019 tersebut, pihaknya sudah melaporkan dua akun media sosial yang diduga menyebarkan ujaran kebencian.
Faisal memastikan Bawaslu terus bekerja memantau aktivitas kampanye di media sosial. Sebab diakuinya, pengawasan sulit dilakukan walaupun diatur di dalam PKPU bahwa kandidat yang maju harus mendaftarkan akun-akun media sosialnya.

“Sebenarnya akun yang nonresmi atas nama relawan dan lainnya itu juga harus diawasi. Jadi ini tantangan ke depan bagi kami,” tuturnya.
Bawaslu Kalbar juga sudah membentuk pokja dan ada dua akun yang dilaporkan.
“Ke depan kami akan kolaborasi untuk pengawasan partisipatif dan melibatkan Hoax Crisis Center,” katanya.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar Ismail Ruslan mengakui provinsi ini rawan konflik, apalagi menjelang kontestasi pemilu. Ini sesuai dengan kajian yang dilakukan Polri dan Bawaslu.
Menurut Ismail, FKUB juga punya peran untuk mencegah konflik terjadi. Kekuatan FKUB yakni mengharapkan peran tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat/etnisnya yang memiliki jejaring untuk menjangkau masyarakat.
“Dalam pilkada kemarin, FKUB juga melakukan kontra narasi. Kami menyadari peran tokoh agama sangat penting, mereka punya jejaring media dan punya media sendiri,” katanya.
Untuk menetralisir hoaks maupun ujaran kebencian, FUKB menyampaikan narasi perdamaian melalui khutbah. FKUB menggunakan pendekatan budaya melalui organisasi kemasyarakat. Ismail menegaskan dua hal ini harus berjalan seiringan.
“Kerja sama dengan institusi pemerintah dan elemen masyarakat lainnya juga diperlukan. Satu contoh, kerja sama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura melalui deklarasi damai dengan melibatkan seluruh masyarakat, di mana FKUB juga mendatangkan tokoh agama nasional untuk menjaga persatuan dan kedamaian,” katanya.(anjas)

Leave a Reply