Bawaslu Tanjungpinang Inisiasi Pengaturan Posko Kemenangan

     Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menginisiasi pengaturan posko kemenangan pasangan nomor urut 1, Syahrul-Rahma dan nomor urut 2, Lis Darmansyah-Maya Suryanti.
Komisioner Bawaslu Tanjungpinang, M Zaini, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, penetapan lokasi posko sebaiknya diatur oleh penyelenggara pemilu dan para kandidat pilkada untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
“KPU RI tidak mengatur soal itu, namun sebaiknya penyelenggara pemilu dan para kandidat mengaturnya untuk menghindari permasalahan dan dampak negatif. Bukan tidak mungkin itu dilakukan jika disepakati semua pihak yang berhubungan dengan kebijakan tersebut,” katanya.
Inisiasi terhadap pengaturan lokasi posko kemenangan kandidat muncul setelah Bawaslu Tanjungpinang memantau ada posko kemenangan yang berada dekat dengan sekolah. Posko kemenangan Syahrul-Rahma di Jalan Kuantan, contohnya, berada di dekat sekolah.
Dikhawatirkan para pelajar bermain-main di posko kemenangan tersebut, padahal mereka tidak boleh masuk kawasan politik. Kesan yang muncul di tengah masyarakat jika hal itu terjadi justru akan merugikan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Selain pengaturan jarak antara posko kemenangan dengan sekolah, kata dia Bawaslu Tanjungpinang juga menginisiasi pengaturan lokasi posko kemenangan dengan tempat ibadah. Tujuannya, aktivitas politik di posko kemenangan yang semakin intensif menjelang hari pemungutan suara semakin tinggi sehingga dikhawatirkan mengganggu warga yang beribadah.
Bawaslu Tanjungpinang mengusulkan agar jarak antara posko kemenangan kandidat pilkada dengan sekolah dan rumah ibadah minimal 500 meter.
“Itu hanya usulan, yang diharapkan dapat direalisasikan. Dan kemudian kami berharap ada regulasi khusus mengatur soal itu sehingga pasangan calon mematuhinya,” katanya.
Zaini mengemukakan, pengaturan alat peraga kampanye juga sebaiknya tidak hanya bersifat wajib tanpa sankso, melainkan harus disertai sanksi sehingga peraturan itu dipatuhi semua pihak. Dalam Peraturan KPU Nomor 4/2017 tentang Kampanye tidak ada sanksi yang diberikan kepada peserta pilkada yang memasang alat peraga kampanye di tempat yang bukan lokasi yang telah ditetapkan KPU Tanjungpinang.
Kondisi itu menjadi salah satu penyebab kenapa sampai sekarang masih banyak ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.
“Kami terus-menerus menertibkan alat peraga kampanye, namun masih juga ditemukan. Kami juga sudah mengingatkan tim pemenangan pasangan calon untuk mematuhi peraturan kampanye,” tegasnya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =