Bawaslu Tanjungpinang: Penyelesaian Sengketa Pilkada 12 Hari

    Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Badan Pengawas Pemilu Tanjungpinang, Kepulauan Riau diberi waktu selama 12 hari untuk menyelesaian sengketa pilkada antara pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan dengan KPU setempat.
Ketua Bawaslu Tanjungpinang Maryamah, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan saat ini berkas permohonan penyelesaian sengketa dalam kajian dan pembahasan.
“Penyelesaian sengketa berlangsung selama 12 hari sejak diterima laporan, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017. Insya Allah Panwaslu akan memberikan solusi yang terbaik dan adil,” ujarnya.
Musyawarah penyelesaian sengketa antara pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Edi Safrani-Edi Susanto dilanjutkan pada Sabtu (13/1) Pukul 16.00 WIB. Hari ini, lanjutnya musyawarah kedua setelah dua hari lalu dilakukan musyawarah perdana.
Objek sengketa pilkada yang dimusyawarahkan terkait hasil rapat pleno KPU Tanjungpinang 31 Desember 2017. Rapat pleno itu berhubungan dengan hasil verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan bakal calon perseorangan.
“Kami sudah melayangkan surat kepada para pihak yang bersengketa untuk hadir hari ini,” katanya.

    Ia menjelaskan musyawarah perdana dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kepri, Muhamad, Ketua dan anggota Bawaslu Tanjungpinang Maryamah dan M Zaini. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri pihak pemohon, Edi Safrani dan Edi Susanto beserta tim. Hadir pihak termohon Komisioner KPU Tanjungpinang Muhammad Djohari, Muhammad Yusuf dan Dewi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Tanjungpinang menjelaskan pihaknya baru mendengarkan posita dan petitum keberatan yang disampaikan oleh paslon perseorangan dalam musyawarah perdana.
“Karena KPU perlu mempersiapkan jawaban secara tertulis, maka musyawarah selanjutnya akan diadakan hari Sabtu 13 Januari,” tegasnya.
Di antara permohonannya membatalkan hasil rekapitulasi KPU, yang menyatakan dukungan perseorangan yang berkurang sebanyak 7.400 serta harus memperbaiki dan ditambah menjadi 14.800 dukungan pada masa perbaikan. Hal itu disebabkan KPU Tanjungpinang menolak dukungan yang menggunakan KTP Siak, KK serta kekurangan yang disebabkan oleh kekeliruan yang dilakukan oleh PPS pada masa penelitian faktul.
Zaini menambahkan selain berfungsi melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Saat ini Bawaslu Tanjungpinang masih melakukan kajian, serta mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, terakhir Panwaslu akan membuat putusan yang bersifat mengikat,” kata Zaini.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 11 =