Belanja Perjalanan Dinas OKU Rawan Dikorupsi

Palembang, jurnalsumatra.com – Tahun Anggaran 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten OKU telah menganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 20.128.805.200,00,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Oktober 2017 sebesar Rp 9.585.936.890,00 atau 47,62% dari anggaran. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tersebut digunakan untuk kegiatan pada dua bagian, yaitu Bagian Umum dan Protokol serta Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang undangan.

Koordinator FITRA Sumsel Nunik Handayani mengatakan,  dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah pada masing-masing kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di dua bagian organisasi tersebut, diketahui kondisi telah terjadi kelebihan pembayaran pada pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh anggota DPRD dan pendamping dari Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa rata-rata kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan kerja diberikan penugasan selama lima hari kerja,” ujarnya.

Nunik menjelaskan,  pemeriksaan lebih lanjut atas laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan dokumentasi kegiatan menunjukan bahwa semua rapat koordinasi dan kunjungan kerja yang telah dilakukan hanya membutuhkan waktu pelaksanaan antara satu sampai dengan dua hari kerja. Dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu untuk perjalanan pergi sebanyak satu hari dan perjalanan pulang sebanyak satu hari maka jumlah penugasan yang seharusnya diberikan adalah maksimal empat hari kerja. Yaitu dengan perhitungan waktu yang dibutuhkan didasarkan pada tanggal yang ada pada tiket dan boarding pass pesawat ditambah satu hari perjalanan pulang ke Kabupaten OKU.

“Dengan demikian telah terjadi kelebihan hari penugasan perjalanan dinas sebanyak satu hari kerja atau kelebihan pembayaran sebesar Rp 715.829.700,00 yg terdiri dari

Uang transportasi sebesar                           Rp 107.102.900,00,

Uang harian sebesar                       Rp 230.250.000,00,

Uang hotel sebesar                                         Rp 272.791.600,00,

Uang representatif         sebesar                                Rp 93.850.000,00

Uang perjalanan dinas melebihi standar biaya yg mestinya menggunakan pesawat kelas ekonomi tenyata menggunakan kelas bussiness sebesar Rp 11.835.200,00,” bebernya.

Berdasarkan keterangan dari PPTK, lanjut Nunik, bahwa kegiatan perjalanan dinas rutin pada bendahara pengeluaran, Sekretariat DPRD, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang-undangan serta Pembantu Bendahara Pengeluaran Bagian Umum dan Protokol menyatakan bahwa mereka telah menjelaskan tentang mekanisme pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai sekretariat.

Namun dalam pelaksanaannya, sambung Nunik,  mereka cenderung mengabaikan peraturan yang ada seperti pada beberapa peraturan sebagai berikut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2017.

Perbub OKU No 25 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU.

Nunik menjelaskan,  atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas tersebut Sekretariat DPRD Kab OKU telah mengembalikan / menyetorkan uang ke Kas Derah dengan cara diangsur sebesar Rp. 97.337.500.-. Berikut adalah perincian setoran uang ke kas daerah yg telah dilakukan sekretariat DPRD Kab OKU yakni

Pada tanggal 7 Desember 2017, Sekretariat DPRD telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas nama enam anggota dewan sebesar Rp 13.430.000,-

Pada tanggal 12 Desember 2017 telah menyetorkan/mengembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp 64.192.600,00 terdiri dari 16, dan

Pada tanggal 18 Desember 2017, Anggota DPRD melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp 19.714.900,00

“Dengan demikian, sisa kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang belum  dikembalikan adalah sebesar Rp 618.492.200,00 =(715.829.700,00 – 13.430.000,00 – 64.192.600,00 – 19.714.900,00),” terangnya.

Nunik mengungkapkan,  atas permasalah tersebut, maka FITRA Sumsel merekomendasikan agar para anggota dewan untuk taat dan tunduk pada peraturan yang telah berlaku dan tidak mengkhianati kepercayaan konstituen serta kepada  inspektorat dan Sekretariat DPRD agar segera memproses pengembalian atas kelebihan uang pembayaran perjalanan dinas ke Kas Daerah sebesar Rp 618.492.200,00.

“Sebagai wakil rakyat mestinya memberikan contoh yang baik, yaitu dengan bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, agar kesejahteraan rakyat benar benar bisa terwujud,” pungkasnya.(eka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 1 =