BKD Mataram Tambah Lembaga Perbankan Nontunai

     Mataram, jurnalsumatra.com – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan melakukan kajian penambahan lembaga perbankkan untuk bekerja sama dalam sistem transaksi nontunai.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Kamis, mengatakan, kajian untuk penambahan lembaga perbankkan perlu dilakukan mengingat tahun 2018, sistem transaksi nontunai akan diterapkan secara masif di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dengan akan diterapkannya sistem nontunai pada semua OPD, maka perlu adanya peningkatan fasilitas dan pelayanan agar tetap berjalan lancar,” katanya.
Menurutnya, saat ini lembaga perbankkan yang digandeng untuk berjasama dalam pelaksanaan sistem pembayaran nontunai hanya Bank NTB.
Dari hasil evaluasi penerapan sistem transaksi nontunai yang telah dilaksanakan pada enam OPD sejak 31 Agustus 2017, sejauh ini masih bisa berjalan lancar dan dapat terlayani dengan baik.
Akan tetapi, tahun 2018 semua OPD atau lebih dari 100 OPD termasuk camat dan lurah akan menerapkan nontunai, sehingga fasilitas dan sarana prasarana perbankkan perlu ditingkatkan.
“Kami khawatir, jika tidak ada penambahan fasilitas secara signifikan dari Bank NTB, pelayanan bisa terganggu. Untuk itulah, kita akan mengkaji apakah ada kemungkinan untuk penambahan lembaga perbankkan,” ujarnya.

     Dikatakan, penerapan transaksi nontunai dilakukan  setiap transaksi belanja yang dilaksanakan pemerintah kota yang menggunakan anggaran pemerintah, termasuk gaji dan honor pegawai.
“Untuk itulah, diperlukan kajian untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendukung tahun depan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiartha sebelumnya mengatakan, apabila sistem transaksi nontunai akan diberlakukan secara menyeluruh tahun 2018, maka tahun ini penyediaan fasilitas pendukung sudah harus disiapkan.
Bila perlu, kata politisi dari PDI-P ini, anjungan tunai mandiri (ATM) harus ada di setiap OPD, baik ATM untuk penarikan maupun transfer tunai.
“Dengan demikian hal ini bisa memudahkan aparat pemerintah kota dalam melaksanakan kebijakan sistem transaksi nontunai,” katanya.
Dikatakan, dengan adanya fasilitas pendukung setiap OPD diyakini berbagai transaksi nontunai akan berjalan lancar, efektif dan efisien.
“Jadi aparat kami tidak harus keluar kantor untuk melakukan transaksi nontunai,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =