BKKBN: Angka TFR Riau Masih Tinggi

     Pekanbaru, jurnalsumatra.com – BKKBN Perwakilan Provinsi Riau mencatat bahwa angka fertilitas total (TFR) Provinsi Riau tercatat 2,9 atau lebih tinggi dari  TFR rata-rata nasional yang berada pada angka 2,4.
“Artinya setiap wanita di Provinsi Riau rata-rata melahirkan 2,9 anak selama masa reproduksinya, penyebabnya antara lain kondisi lapangan antara lain terkait letak geografis daerah kabupaten dan kota yang sulit dijangkau dan minimnya tenaga penyuluh Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di daerah ini,”kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Agus Putro Proklamasi, di Pekanbaru, Rabu.
Menurut dia, kini BKKBN Perwakilan Provinsi Riau hanya memiliki 190 tenaga penyuluh KB sangat berbanding minim untuk melakukan penyuluhan ke desa-desa yang jumlahnya mencapai 1.847 desa.
Dengan keberadaan  tenaga penyuluh yang terbatas itu, katanya, maka BKKBN Riau mengimbau Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk bisa menambah petugas penyuluh KB yang posisinya adalah sebagai pegawai daerah.

“Penambahan petugas penyuluh KB sudah seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan Kota terkait disamping bisa memberdayakan SDM yang berasal dari daerah itu masing-masing,”katanya.
Sambil menunggu penambahan tenaga penyuluh KB, katanya lagi, kini pihaknya  menggalang kerjasama pelibatan tenaga penggerak yakni Babinkantibmas dari kepolisian dan Babinsa dari TNI-AD.
Pelibatan aparat keamanan tersebut, katanya sebelumnya berasal dari penawaran Polda Riau agar bisa melibatkan aparat Kepolisian se-Riau yang bisa diandalkan untuk mensosialisasikan KB dan mengadvokasi masyarakat tentang program KKBPK itu.  Kerjasama ini sudah dimulai oleh Polresta Pekanbaru yang diharapkan segera menyusul Polres dan Polsek se-Riau.
“Upaya menekan angka TFR ini dari 2,9 minimal berlangsung menjadi 2,2-2,6 dengan juga melibatkan Babinsa TNI-AD yang akan melakukan advokasi program KKBPK,”katanya.
Dengan demikian, katanya, saya juga akan mengajak mitra BKKBN lainnya dari OPD Pemerintah dan non pemerintah di kabupaten dan kota agar bisa bersinergi dengan Polres, Dandim karena sebelumnya juga sudah ada komitmen di jajaran TNI-AD.T.F011(anjas)

Leave a Reply