BKKBN Tingkatkan Kemampuan OPD-KB Kelola Program KKBPK

Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Riau terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-KB kabupaten dan kota dalam mengelola Program Kependudukan, Kaluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan menggunakan perangkat lunak Dev-info.
“Dev-info yaitu sistem ‘database’ untuk kompilasi dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta geografis dengan cakupan wilayah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan/desa, dengan untuk tujuan monitoring maupun advokasi,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Agus Putro Proklamasi di Pekanbaru, Kamis (11/10).
Kebijakan tersebut disampaikanya di sela acara Peningkatan Kompetensi dalam Pemetaan Perkembangan Program KKBPK melalui Dev-Info tingkat Provinsi Riau pada 2018 diikuti 31 peserta dari OPD PKB/PLKB, kabupaten, dan kota.
Dia menjelaskan Dev-info merupakan perangkat lunak yang dikembangkan UNICEF sejak 2002 dan kemudian dipatenkan oleh PBB pada 2004, sedangkan sistem basis data itu untuk memetakan data penduduk berdasarkan nama dan alamat tinggal.
Ia mengatakan sistem basis data itu memungkinkan penggunanya melakukan kompilasi penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta geografis dengan cakupan wilayah dari tingkat pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten atau kota.

“Tujuan dari penggunaan ‘database’ ini untuk memantau perkembangan indikator dengan cara mengatur, menyimpan, dan menyajikan data dengan cara tabel, grafik, dan peta untuk dimasukkan dalam laporan, presentasi, dan bahan advokasi,” katanya.
Ia menjelaskan data informasi keluarga perlu dikelola secara terpadu, terkoordinasi, profesional, dan berkesinambunagn untuk mendapatkan hasil akurat, terukur, dan tepercaya.
Hal itu, katanya, penting karena data dapat menentukan tolok ukur kebijakan yang akan dan telah ditetapkan oleh BKKBN pusat maupun provinsi dalam pencapaian sasaran kinerja.
Ia menjelaskan masalah kependudukan penting dari sisi kualitas dan kuantitas sesuai amanat UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang KKBPK, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau, khususnya.
Oleh karena itu, katanya, melalui kegiatan peningkatan kompetensi itu dapat diidentifikasi wilayah-wilayah yang capaian indikator kinerja program KKBPK masih kurang.
Ia menyebut BKKBN memiliki pendataan keluarga yang luar biasa dari segi besarnya ukuran data dengan cakupan total keluarga di Indonesia serta mengukur 55 variabel program KKBPK.
“Sayang sekali pemanfaatan data keluarga ini relatif masih kurang. Jika kita menggunakan data pendataan keluarga yang unit analisis terkecilnya sampai tingkat desa, maka dapat terpetakan desa manakah yang masih legok atau tertinggal di kawasan Riau ini,” katanya.
Basis data kependudukan, katanya, bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan desa manakah yang perlu diberikan perhatian khusus, karena masing-masing indikator berbeda.  (anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 15 =