BPJS-Kejati-Pemda Perkuat Koordinasi Capai UHC

     Pekanbaru, jurnalsumatra.com – BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Riau, saat ini memperkuat koordinasi teknis untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan penduduk dalam program JKN-KIS sebesar 95 persen tahun 2019.
“Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan kepesertaan JKN-KIS khususnya dari badan usaha yang tidak patuh,
dan tidak melaporkan besaran gaji karyawannya serta tidak mau mengintegrasikan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Uung Abdul Syakur SH, MH di Pekanbaru, Jumat.
Untuk memperkuat koordinasi tersebut dilakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kejasaan Tinggi dan Kejari se-Riau dalam rangkaian acara Forum koordinasi dan pengawasan pemeriksaan kepatuhan tingkat Provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Riau tahun 2018, guna mendorong perusahaan patuh pada UU JSN.
Uung Abdul Syakur mengatakan, bagi perusahaan yang tidak patuh tentunya akan dikenai sanksi oleh  Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada masing-masing kabupaten dan kota hingga sanksi 8 tahun penjara atau denda Rp1 miliar.
“Kebijakan penerapan sanksi tersebut bagi pengusaha yang mandek, segera diberlakukan dan Kejaksaan Tinggi sebagai Ketua Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan tingkat provinsi Riau dan diikuti Kejari kabupaten/kota se-Riau akan mengawal dan memastikan angka kepatuhan terhadap kepesertaan program JKN-KIS itu,” katanya.
Oleh karena  itu, katanya, kejaksaan dalam mendukung program strategis nasional itu memiliki tugas dan fungsi yakni sebagai advokasi kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap UU JSN,  menyampaikan saran dan pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan, menerima masukan terhadap pelaksanaan dan perbaikan program pada masa datang,” katanya.

Disamping itu Kejaksaan juga bertugas melaksanakan PP 86 tahun 2013 pasal 9 ayat 1, tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja, dan setiap orang selain pemberi kerja dan pekerja penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial itu.
“Tugas ini berat namun demikian bila dikerjakan bersama maka program JKN-KIS akan bisa berjalan dengan sukses,” katanya dan menambahkan pihaknya juga perlu mendorong Pemda untuk menata anggaran supaya seluruh masyarakat Riau tercover oleh BPJS Kesehatan.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi, Siswandi  mengatakan dalam penerapan sanksi kepada badan usaha berdasarkan rekomendasi dari Tim Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan maka diharapkan pemprov, pemkab dan pemkot agar bisa menindaklanjutinya.
Selain itu, katanya, pemprov, pemkab dan pemkot di Riau agar bisa segera menerbitkan peraturan gubernur, peraturan bupati, perwako menindaklanjuti Inpres No. 8 Tahun 2017, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN-KIS.
“Sangat dibutuhkan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) dalam mengawal pemberian sanksi pada pelaku usaha yang tentunya Perda terkait dilahirkan secara spesifik. Setelah pertemuan Forum ini, perlu segera dirancang tindak lanjut secara teknis di level cabang,” katanya.
Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, capaian kepesertaan penduduk dalam JKN-KIS kini baru 67 persen atau masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 77 persen itu, dan seluruh pihak terkait perlu mendorong peningkatan jumlah kepesertaan,” katanya dan menambahkan BPJS Kesehatan bisa berkoordinasi secara teknis dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan lebih memberdayakan potensi camat dan kepala desa untuk meningkatkan kepesertaan JKN-KIS.
Ia mengatakan ketersediaan tenaga medis dan kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan, dan penambahan Puskel dan Pustu  pada beberapa wilayah di Riau belum merata.
“Perlu perencanaan menciptakan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, karena ada Puskesmas di beberapa daerah tidak memiliki dokter dan spesialis bahkan ratio antara kebutuhan tenaga medis, di daerah tertentu di beberapa Puskesmas belum merata. Tenaga kesehatan dan tenaga medis lebih banyak ingin bertugas di perkotaan dari pada di daerah,” katanya.  (anjas)

Leave a Reply