Bupati Lantik 485 Anggota BPD

Banyuasin, jurnalsumatra.com – 485 Anggota Badan Permusywaratan Desa (BPD) di Lima Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin yang terpilih Agustus 2019  dilantik Bupati Banyuasin H Askolani di Gedung Graha Sedulang Setudung Pemkab Banyuasin, Sabtu (26/10/2019)

lima Kecamatan ini yakni,   Banyuasin III, Sembawa, Suak Tapeh, Rantau Bayur dan Betung masa jabatan 2019-2015.

Acara ini dihadiri Pj Sekda Banyuasin HM Senen Har,  para Camat dan Kepala Desa berjalan lancar.

H Askolani menyampaikan, momentum peresmian dan pungacapan sumpah/janji jabatan bagi anggota BPD merupakan hasil proses demokrasi pengisian anggota BPD.

Berdasarkan Permendagri No.110 Tahun 2016 dilakukan musyawarah atau pilihan langsung dan Perbup No.65 tahun 2019 tentang BPD difasilitasi e-Voting.

“Dari 256 desa ada 8 desa mengunakan e-voting yakni Desa Sri Kembang, Jati Sari, Karang Sari, Karang Agung, Kenten Laut dan Sungai Rengit,”katanya.

Menurutbya,  Ini hasil kerja keras bersama penyelenggara pembentukan BPD yang berjalan aman, lancar dan tertib. Saya ucapkan terima kasih semua warga banyuasin yang melaksanakan demokrasi tingkat desa dengan lancar dan benar.

Bupati minta,  anggota BPD yang baru agar menjaga harmonisasi dengan pemerintah desa dengan baik dalam mewujudkan Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera.

“Saya tak mau dengar lagi adu mengadu tidak harmonis, sehingga menghambat pembangunan yang ada di desa. Kalau ada hal yang tidak disepakati mari diselesaikan secara musyawarah,”tegasnya. 

Kepala Dinas PMD Banyuasin, Roni Utama, AP, MSi mengatakan,  anggota BPD akan diberikan gaji untuk jabatan Ketua Rp 1,1 juta perbulan, Wakil Ketua Rp.900 ribu dan anggota Rp 800 ribu perbulan.

Mereka wajib, terang Roni melaksanakan tiga fungsi yakni membahas dan menyepakati Raperdes bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

“Kita minta tiga fungsi ini dilaksanakan, jangan sampai berpikir jika uang perbulan itu untuk gaji tidur. Kita berharap dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan baik,”ujar Roni Utama. (BIO)