Bupati: WTP Banggai Laut Bukti Pemerintah Bekerja

     Palu, jurnalsumatra.com – Bupati Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Zainal Mus mengatakan opini pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bukti kerja pemerintah daerah bagi masyarakat atas amanah yang diberikan dalam memimpin daerah ini.
“Kita baru lima tahun jadi kabupaten dan jika dibandingkan dengan kabupaten lain, kita lebih bagus,” kata Bupati Zainal, saat dihubungi dari Palu, Selasa.
Sebagai kabupaten baru, kata dia, harus ada kerja yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat, salah satunya hasil pemeriksaan BPK bahwa tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang dipimpinnya dalam keadaan bagus.
Menurut dia, dalam waktu tiga tahun, pihaknya sudah meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tahun keempat sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya kira ini penting bagi kita, sebagai laporan kepada masyarakat bahwa kita sudah melakukan standar-standar yang telah diberikan oleh BPK,” kata Zainal.
Ketua DPRD Banggai Laut Richard mengatakan sebagai kabupaten baru, daerah tersebut terus berbenah untuk lebih baik lagi.
“Dengan opini WTP, kami menyatakan sejajar dengan kabupaten lain di Sulteng, walaupun dengan usia baru lima tahun,” katanya.
Dia juga berjanji, akan tetap mendorong kinerja Pemkab Banggai Laut untuk lebih baik lagi.
Sebelumnya, Ketua BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Khabib Zainuri memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh Bupati Banggai Laut beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP.
Tanpa bermaksud mengurangi kebanggaan atas capaian tersebut, BPK memandang perlu menyampaikan untuk tahun-tahun mendatang, dapat lebih meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan.
Opini WTP adalah cerminan akuntabilitas, dan bila suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai, merupakan modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Dengan kata lain, katanya lagi, peningkatan akuntabilitas tidak lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

     Khabib berharap agar pimpinan dan anggota DPRD beserta jajarannya dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang dikelurkan BPK tersebut untuk melakukan pengawasan selanjutnya.
Sedangkan untuk pemerintah daerah agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah menemukan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran yang berakibat berkurang keuangan daerah, dengan total nilai temuan sebesar Rp1,69 miliar, namun telah dikembalikan sebanyak Rp1,50 miliar.
“Sisa temuan yang belum dikembalikan sebesar Rp189,29 juta,” kata Kepala Perwakilan BPK Sulteng Khabib Zainuri saat menyerahkan LHP kepada Bupati Banggai Laut Zainal Mus, di kantor BPK Sulteng, di Palu, beberapa waktu lalu.
Temuan itu merupakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai Laut tahun Anggaran 2017, sehingga BPK memberikan opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP)  naik satu tingkat dari opini LKPD tahun 2016 yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
BPK menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian internal, di antaranya selisih kas dan setara kas dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) per 31 Desember 2017 senilai Rp322,51 juta belum dapat dijelaskan.
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tertib. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa atas kegiatan O2SN, Popda, dan FLS2N tidak tertib, serta pengelolaan aset tetap kurang memadai.
Kemudian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya pengelolaan retribusi pelayanan pasar belum berdasarkan ketentuan, belanja bimbingan teknis anggota DPRD pada sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan, serta harga pekerjaan menggunakan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah lebih mahal sebesar Rp1,5 miliar.
Berdasarkan pasal 20 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari, setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − fifteen =