Camat Akui Pelantikan Perangkat Desa Ada Kesalahan

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Terkait kasus dugaan sumpah palsu atas pelantikan serta sumpah jabatan perangkat Desa Tanjung Mulak, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, yang dilaksanakan di Masjid Taqwa Tanjung Mulak pada 29 Januari 2018 lalu, diakui Camat Pulau Pinang, dalam pelantikan tersebut ada kesalahan.

“Karena adanya kesalahan dalam pelantikan pada 29 januari lalu, sehingga, pelantikan tiga perangkat desa tanjung mulak itu, kembali dilantik lagi,” ungkap Camat Pulau Pinang, Subhan Awali. S.STP. M.Si, ketika dibincangi wartawan Jum’at (15/2/2018).

Diakuinya pelantikan tersebut tidak sah, karenakan dari dua belas perangkat desa yang dilantik, ditemukan tiga orang perangkat desa bukan yang bersangkutan sesuai dengan namanya dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Kades) bernomor 140/05/KEP/TJM/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Mulak yang disetujui Camat dengan dikeluarkan Surat Persetujuan Camat Nomor:140/06/PP/2018.

“Selain itu, ketiga orang dilantik bukan yang bersangkutan tersebut tidak melengkapi syarat dan bertentangan dengan peraturan yang ada,” tambahnya.

Ketika disinggung wartawan, kenapa bisa terjadi bukan tiga orang yang bersangkutan dilantik, Ia menjelaskan, pernah menanyakan hal itu ke Kades dan mendapatkan jawaban bahwa satu orang sedang berada di kebun, satu orang ke Palembang karena mengurus keluarganya masuk tentara serta satu orangnya lagi Kades tidak memberikan jawaban. Karena, pelantikan perangkat desa itu tidak sah, maka Camat diundang kembali oleh Kades untuk menghelat pelantikan ulang yang digelar hari rabu 7 Februari 2018 di kediaman Kades.

“Walau pelantikan ulang, namun SK masih menggunankan SK saat pelantikan awal, karena ketiga orang yang dilantik ulang sesuai dengan namanya di lampiran SK awalnya,” kilah Subhan secara santai.

Sementara, Kades Tanjung Mulak, Herlansyah saat dihubungi via ponselnya nomor 08127328xxxx sorenya membantah jika pelantikan perangkat desa pada 29 Januari 2018 lalu bermasalah. Ketiga, orang perangkat desa yang seharusnya dilantik sesuai SK itu berhalangan untuk hadir dengan alasan ketiganya saat berada di kebun dan saat ketiga sudah ada di desa maka dilakukan pelantikan ulang perangkat desa pada 7 Februari 2018 lalu di kediamannya.

“Berhubung orang orang yang hendak dilantik tidak berada ditempat, sehingga, kita lakukan pelantikan ulang,” kata Kades.

Saat ditanya soal administrasi pelantikan, dijelaskan Herlansyah, Surat Keputusan pelantikan ulang diganti dari Surat Keputusan pelantikan awal, baik isi maupun nomor Surat .

Menanggapi persoalan ini, praktisi hukum, Firnanda. SH. CLA terpasksa angkat bicara terkait perbedaan jawaban hasil konfirmasi antara Camat dan Kades terkait dengan pelantikan perangkat desa. Ia menduga kurangnya koordinasi yang baik antara Camat dan Kades. Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada pihak yang berwenang untuk bertindak atas pengakuan Camat bahwa pelantikan tidak sah hingga diadakan pelantikan ulang.

“Perencanaan pelantikan tentunya dilakukan dengan matang yang memakan waktu tidak sedikit. Jadi menurut hemat saya, besar kemungkinan oknum Kades Tanjung Mulak melakukan kesalahan yang disengaja saat itu,” tukasnya. (Din)

Leave a Reply