Cawagub NTT: Pencegahan Perdagangan Orang Belum Maksimal

       Kupang, jurnalsumatra.com – Calon Wakil Gubernur NTT Emelia Julia Nomleni menilai pencegahan kasus perdagangan orang di provinsi berbasis kepulauan itu belum maksimal.
“Kita berbicara soal perdagangan orang namun selama ini banyak orang baru berbicara human trafficking ketika ada korban. Jarang sekali yang berbicara mengenai proses awal kejahatan yang seharusnya dicegah,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Antara Kupang Jumat pagi.
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Perempuan NTT dan Eksploitasi di Era Milenial di Jakarta.
Ia mengatakan seharusnya satgas perdagangan orang harus upayakan pencegahan agar tidak terjadi lagi perempuan NTT menjadi korban human trafficking,
Menurut wanita yang sering di sapa Mama Emi, pencegahan yang pertama kali harus kita lakukan yakni mengatasi kemiskinan. Sebab, pertama kali yang merasakan dampak kemiskinan yakni perempuan.
“Kekurangan air perempuan yang pasti pertama merasakan begitu juga kekurangan makanan perempuan yang pertama merasakan. Sehingga wajah kemiskinan NTT adalah dari perempuan,” katanya.
Mama Emi mengilustrasikan seorang perempuan dan laki-laki saat mempunyai uang Rp20 akan berbeda sikapnya. Jika laki-laki mempunyai uang sebesar itu akan habis untuk beli sebungkus rokok dan ngopi di warung.

“Berbeda dengan perempuan. Jika perempuan punya uang Rp20 ribu dia akan melihat beras di dapur terlebih dahulu. Bila tidak ada beras uang tersebut akan dihabiskan untuk membeli beras supaya suami dan anak mereka tidak kelaparan,” ujar wanita yang berpasangan dengan Marianus Sae tersebut.
Cawagub nomor urut 2 itu menyampaikan dari lima agenda utama yang disiapkannya, jika dipercaya memimpin NTT kelak, ada satu agenda khusus untuk mencegah perempuan menjadi korban perdagangan manusia. Agenda itu, kata Mama Emi, adalah penguatan peran perempuan dalam perekonomian masyarakat NTT.
“Nantinya ekonomi di NTT akan berbasis rumah tangga dan kerakyatan sehingga perempuan bisa terlibat di dalamnya serta kesejahteraan bisa bermula dari dalam rumah,” katanya.
Walaupun sudah masuk zona merah, belum ada perubahan berarti terkait tindak kejahatan di NTT ini. Bahkan data dari BP3TKI sejak Januari sampai 13 Februari 2018 lalu, sudah 13 jenazah korban human trafficking yang sebagian besar perempuan dikirim dari Malaysia.
Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Pol Yudi Sinlaloe juga menilai bahwa sejauh ini hanya pihak kepolisian saja yang menangani kasus tersebut.
“Polisi hanya bisa bertindak dan mengusut tuntas kasusnya jika sudah ada kejadian dan sudah ada laporan. Tapi yang seharusnya mencegah adalah satgas yang lainnya, seperti pemerintah kabupaten serta desa,” tuturnya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + thirteen =