Debt Collector Multi Finance Dipolisikan

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Diduga tak terima Sepeda Motor (SPM) miliknya ditarik secara paksa oleh Debt Collector Multi Finance, membuat Rozi Andika didampingi Orang Tuanya (Ortu)dan, Ketua YLKI Lahat Raya, Sanderson Syafe’i ST SH, Selasa (29/5/2018)kemarin, sekitar pukul 21.00 WIB mendatangi SPK Polres Lahat.

Kedatangan salah satu konsumen Multi Finance ini, guna untuk melaporkan oknum yang bergerak dibidang Leasing tersebut.

Dalam laporannya (LP)di SPK Mapolres Lahat, korban tidak terima sepeda motor (SPM)yang diparkirnya di Kelurahan Pasar Lama, Lahat tepatnya didepan Konveksi Herlina tiba tiba sudah ada diduga tiga oknum Multi Finance menunggu di SPM miliknya.

Diceritakan konsumen Multi Finance, kejadian tersebut berawal korban hendak pergi kesalah satu tempat photo copy pada pukul 10.00 WIB disekitar tempat kejadian (TKP). Setelah dari itu, Rozi Andika sudah ditunggu tiga oknum Debt Collector menyampaikan unit miliknya sudah menunggak, dan harus dibayar saat inilah, kalau tidak motor harus diserahkan kepada Debt Collector.

“Saat di TKP ketiga oknum yang diduga selaku Debt Collector Multi Finance ini memintak untuk SPM yang saya bayar harus dibayar saat itulah, kalau tidak Motor akan kami tarik untuk dibawak kekantor, ” tutur Rozi Andika.

Dilokasi sempat terjadi perang mulut, dan korban meminta tempo untuk melakukan pembayaran pada akhir bulan, akan tetapi pihak Collector tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut dan tetap melakukan penarikan unit motor YAMAHA MIO, dengan Nomor Polisi (Nopol) BG 2369 EAB.

Dalam hal ini Debt Collector yang melakukan Eksekusi,  perbuatan mereka tersebut bisa dikategorikan Perbuatan Melawan hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, dan konsumen pun dapat melakukan gugatan ganti rugi menurut pasal ini.

Bahkan dalam konsep Hukum Pidana, Eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan masuk dalam tindak pidana apabila pihak finance melalui tangan Debt Collector tersebut melakukan Intimidasi, menakut nakuti, serta melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan, sebagai mana disebutkan dalam pasal 368 KUHPidana.

Pasal ini menyebutkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu barang, yang sepenuhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain, untuk supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.” Ketentuan Pasal 365 Ayat 2, 3, dan 4 berlaku juga untuk kejahatan ini.

Dan juga berdasarkan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2011 mengatakan “bahwa eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Dan pihak korban sangat berharap permasalahan ini agar segera ditindak  lanjuti oleh pihak Kepolisian karena sudah sangat merugikan pihak korban secara materil dan immateril.

Sementara, ketua YLKI Lahat Raya, Sanderson Syafe’i ST SH,  pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas.

“Kenapa korban kita arahkan ke SPK Polres Lahat, karna untuk menarik unit atau SPM milik konsumen itu ada aturannya, apalagi kendaraan masih terpakai. Oleh sebab itu, permasalahan ini akan kita giring sampai ada titik terang kedepannya, serta proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi sendiri, ” janji Sanderson.(Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − six =