Desa Sutera Alokasikan 20 Persen Anggaran Infrastruktur

     Pontianak, jurnalsumatra.com – Pemerintah Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, menjadi salah satu desa di Kalimantan Barat yang telah mengalokasikan 20 persen transfer dana desa dari APBN Tahun 2018 untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum setempat.
“Hampir Rp200 juta dananya dari total dana tahun 2018 yang diterima sebesar Rp991,24 juta untuk menunjang infrastruktur desa,” kata Kepala Desa Sutera Ripa’i di Sukadana, Kayong Utara, Jumat.
Misalnya pembangunan WC dan tempat wudhu di Taman Pendidikan Al Quran (TPA), pembangunan jalan di permukiman warga, perbaikan saluran irigasi masyarakat dan pembangunan fasilitas kesehatan di desa yaitu posyandu.
“Jadi tahap pertama ini kami telah membangun beberapa fasilitas umum, di beberapa TPA seperti TPA Al-Mubarok perbaikan WC, TPA At-taubah WC dan tempat wudhunya, juga pembuatan jalan rabat beton di Gang Sebagus dan pembangunan posyandu Batu Lidah yang terletak di Dusun Selimau,” kata Ripa’i menjelaskan.
Menurutnya, Dana Desa (DD) yang semakin besar berdampak positif terhadap pembangunan dan kemajuan di setiap desa. Hal ini pun menurutnya berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pembangunan pembinaan dan pemberdayaan di setiap desa khususnya Desa Sutera.

“Kita tahun ini ada sekitar 30 kegiatan pembangunan yang sebagian besar bersumber dari dana desa. Alhamdulillah banyak masyarakat menerima manfaat dari kegiatan yang kita lakukan, selain pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya juga masyarakat bisa menerima penghasilan tambahan,” ucapnya menjelaskan.
Ia melanjutkan, keberpihakan pemerintah juga semakin dirasa oleh masyarakat desa setelah adanya skema baru program padat tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri nomor 140-8698 tahun 2017;954/KMK.07/2017; tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Di mana dalam peraturan tersebut untuk kegiatan padat karya tunai di desa mengharuskan Harian Orang Kerja (HOK) mencapai 30 persen dari pagu anggaran kegiatan.
“Dengan begitu, masyarakat mendapat upah yang lebih baik dalam setiap pembangunan. Kami selalu mengutamakan yang mengerjakan pembangunan di desa dari warga setempat yang hidup di bawah garis kemiskinan, pengangguran dan kami juga mempertimbangkan yang memiliki kemampuan di bidangnya,” katanya menjelaskan.
Selamat, salah seorang warga yang ikut program padat karya tunai mengaku bersyukur dengan HOK yang semakin besar.
“Saya saat ini bekerja sebagai nelayan juga, Alhamdulilah dengan upah yang besar sampai 30 persen ini tentu akan meningkatkan penghasilan kami sebagai nelayan. Kalau hanya mengandalkan dari menangkap ikan tentu tidak cukup apalagi pada saat musim cuaca yang kurang baik, tentunya kami jarang melaut dan harus mencari penghasilan lain di darat,” kata Selamat.(anjas)

Leave a Reply