Dewan: Nelayan Aceh Harus Diperlakukan Khusus

     Meulaboh, Aceh, jurnalsumatra.com – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Provinsi Aceh menaruh harapan adanya perlakuan khusus kepada nelayan di daerah yang mayoritas masih serba keterbatasan dalam aktivitas melaut.
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Aceh Barat, Tata Irfan, di Meulaboh, Sabtu, mengatakan, nelayan di seluruh Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan potensi perikanan di laut Aceh dengan pulau Jawa juga berbeda-beda.
“Jadi, tidak tepat menurut kami lihat apabila kebijakan secara nasional, tidak memperhatikan geografis satu daerah. Apalagi potensi perikanan di laut Aceh Barat dengan perairan wilayah pulau Sumatera saja, itu berbeda-beda,” katanya.
Pernyataan itu mengomentari pelarangan secara mutlak penggunaan alat tangkap sejenis pukat tarik yang mata jaringnya di bawah 2 inci pada 2018 mendatang, sebab nelayan kecil Aceh Barat, tidak memiliki dana untuk pembelian alat penangkapan ikan.
Tata Irfan yang sekaligus pemerhati Nelayan Tradisional di Aceh Barat ini menjelaskan, selama ini nelayan bekerja bukan hanya untuk kebutuhan pasar bisnis, akan tetapi lebih besar untuk kebutuhan konsumsi ikan segar masyarakat lokal.
Politisi PAN Aceh Barat ini, khawatir, apabila nelayan kecil dengan alat penangkapan ikan mereka sudah dilarang, maka ke depan tidak ada lagi ikan-ikan campuran atau ikan kecil yang dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan harga murah.
“Ke depan, masyarakat kecil atau miskin, itu tidak ada lagi makan ikan, sebab selama ini kemampuan mereka, daya belinya pas-pasan untuk ikan campuran seharga Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per tumpuk atau satu kali masak,” sebutnya.
Lebih lanjut dikatakan, apabila poduksi perikanan sudah terkosentrasi pada ikan bernilai ekonomis, maka yang akan hidup adalah pengusaha ikan dan buruh yang bekerja pada konglemerat yang memiliki armada besar yang mampu menyediakan kapal besar.

     Sementara untuk nelayan berkapasitas armada di bawah 5 Grosstonage (GT), tidak bisa lagi menangkap ikan dengan jaringnya, demikian harga ikan pastinya sudah mahal, yang mungkin sudah tidak mampu dibeli oleh masyarakat miskin.
Kemudian Kata Irfan, yang sudah nampak nyata, tutupnya usaha-usaha penjemuran ikan asin yang ukuran kecil atau ikan campuran sejenis ikan lokal, kemudian tidak tersedia lagi jenis ikan lokal seperti “kase” dan “lumi-lumi”, yang hanya terdapat di peraian Aceh Barat.
“Sekarang coba lihat, berapa banyak usaha penjemuran ikan asin tidak jalan, belum lagi kita kepingin merasakan Lumi-Lumi maupun ikan kase, itu tidak ada lagi, karena alat tangkapnya memang harus jaring mata kecil,” tegasnya.
Disisi lain, melihat kondisi perikanan  di wilayah laut Aceh Barat, sangat rentan dikuras oleh nelayan-nelayan dari wilayah Pulau Sumatera, seperti Nias, Sibolga, yang memiliki peralatan API yang lebih cangih ketimbang nelayan Aceh.
Ketika nelayan kecil sudah tidak bersemangat melaut karena pelarangan itu, maka akan masuk nelayan daerah luar menggarap sumber daya laut yang tersedia, saat itu juga tidak ada yang bisa memastikan penangkapan dilakukan nelayan luar ramah lingkungan.
Meski demikian, Tata Irfan, tetap menghargai dan menghormati atas kebijakan pemerintah pusat, apalagi tidak semua nelayan di daerah berpendapat sama dalam penggunaan alat penangkapan ikan yang dinilai tidak ramah lingkungan.
“Memang tidak semua nelayan setuju menggunakan seperti jaring nelayan kita yang disebut trawl mini. Padahal berapalah kekuatan jaring benang plastik itu. Lagian juga armada digunakan di bawah 10 GT,” katanya menambahkan.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =