Diberhentikan Sepihak Ratusan Pekerja Ngadu ke Disnaker

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Lantaran merasa dizolimi oleh pihak Perusahaan PT Sinar Mas Sejahtera (SMS) perusahaan bergerak dibidang perkebunan kepala sawit yang berlokasi di Kecamatan Kikim Barat, membuat ratusan pekerja dari PT MAS naik pitam.

Sehingga, Rabu (12/9/2018), sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan mobil angkutan desa (Angdes) beramai-ramai mendatangi dan mengadu nasib mereka ke Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Kabupaten Lahat.

Kedatangan para pekerja perusahaan PT MAS tersebut tak lain  untuk mengadukan nasibnya ke Disnaker lantaran pihak perusahaan sudah sewenang-wenang telah memberhentikan ratusan pekerja secara sepihak. Bahkan lebih paranya lagi, uang pesangon yang semestinya diberikan oleh perusahaan, kini tidak diberikan tanpa sebab yang pasti.

Menurut Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI) DPC Lahat, Fauzi Azwar mengungkapkan, alasan pihak perusahaan memberhentikan ratusan pekerja karena sudah tua dan tidak produktif lagi. Padahal para pekerja itu jelasnya, sudah mulai bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL) sebagai penjawat rumput dan pemeliharaan  pada tahun 2014 lalu. Namun kemudian lanjut dia, setelah kelapa sawit yang ditanam sudah besar pihak perusahaan memecatnya.

“Bukan hanya itu, pihak perusahaan juga tidak mengeluarkan pesangon atau pun BPJS. Padahal uang BPJS dipungut setiap bulannya dari para pekerja yang diberhentikan. Anehnya Kartu BPJS tidak diberikan kepada pekerja,” terang Fauzi Azwar dalam pertemuan dikantor Disnaker Lahat, Rabu (12/9/2018).

Fauzi Azwar mempertanyakan, anehnya para pekerja tersebut sebelum diberhentikan diminta oleh pihak perusahaan untuk menanda tangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu (PKWT). Setelah kontrak tenaga kerja ditanda tangani lantas pihak perusahaan langsung memberhentikan dengan alasan kontrak kerja sudah habis.

“Jadi, kami nilai pemecatan sebelah pihak ini sepertinya, telah direncanakan dengan matang. Masak kontrak kerja baru diberikan setelah enam bulan kerja dari awal tahun sampai bulan Juni 2018. Seharusnya kontrak kerja ditanda tangani sebelum para pekerja dimulai. Itukan janggal ada apa sebenarnya. Jadi kami meminta kepada pihak perusahaan selain menuntut pemberhentian sepihak, kami juga meminta dikeluarkannnya Kartu BPJS yang dipungut pembayarannya dengan cara memotong gaji para pekerja,” tambahnya lagi.

Dari hasil pertemuan tersebut, persoalan yang ada pihak Disnaker berjanji akan segera mengakomòdir keluhan para pekerja. Namun sebelum itu pihak Disnaker meminta kepada pihak yang mewakili para pekerja untuk membuat laporan sebagai salah satu syarat pemanggilan pihak perusahaan.

“Intinya, kami siap memediasi persoalan ini, tapi sebelumnya buat dulu laporan agar kita dapat segera melakukan pemanggilan pihak perusahaan, guna meminta penjelasan dari pihak perusahaan,” jelas Kabid Hubungan Indrustrial dan Jamsostek Disnakertrans Lahat, Aris SH.

Sementara itu, terkait persoalan belum diterimanya Kartu BPJS dari pihak perusahaan untuk para pekerja maka langkah yang akan diambil Disnaker berjanji akan segera meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan, apakah benar Kartu BPJS belum diberikan kepada para pekerja.

“Kalau benar belum maka akan ada sanksi pidana namun itu semua diserahkan kepada pekerja apakah akan melanjutkan persoalan itu ke jalur hukum ataukah tidak. Sebab Disnaker hanya selaku penghubung dan mencarikan jalan keluar dari persoalan ini, ” imbuh Aris dengan lantang. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − six =