Diduga Belanja Alat Elektronik Sekda Empatlawang Fiktif

Palembang, jurnalsumatra.com – FITRA Sumsel menduga adanya belanja fiktif Sekda Empatlawang pada belanja elektronik. Hl ini dikemukana kordnatornya Nunik HAndayani pada jurnalsumatra.com melalui surat eletroniknya.

Pada TA 2017, dalam  rangka untuk memenuhi kebutuhan instalasi keperluan pada lingkungan instasi pemerintah kabupaten Empat Lawang, untuk itu Sekretariat Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk Belanja barang dan jasa, yang diantaranya dipergunakan untuk  keperluan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Salah  satu bentuk belanja pada kegiatan tersebut adalah belanja alat listrik dan elektronik berupa pembelian bahan dan peralatan listrik/elektronik untuk kebutuhan operasional gedung kantor, gedung serba guna, dan rumah dinas sebesar Rp. 900.000.400,00.

Kegiatan belanja tersebut dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP/GU/TU) yang didukung dengan kuitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Perlengkapan, tanda tangan penerima uang, tanda tangan PPTK, dan tanda tangan persetujuan pembayaran oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan serta dilengkapi dengan nota dinas tagihan belanja dari PPTK kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, serta nota dari penyedia barang tempat belanja di toko KUR senilai Rp. 719.383.000,00;

Namun dari hasil  pemeriksaan oleh tim pemeriksa BPK terhadap dokumen pertanggungjawaban atas belanja alat listrik dan elektronik pada Sekretariat Daerah serta melakukan konfirmasi kepada pihak Toko Kur menemukan adanya indikasi melakukan pemalsuan terhadap bukti nota belanja peralatan elektronika di toko Kur. Berikut adalah hasil temuan dilapangan:

  1. Nama dan tanda tangan pada kuitansi pembayaran bukan milik pegawai dan pemilik Toko Kur;
  2. Bentuk nota sama dengan nota milik Toko Kur, namun nota tersebut digunakan sebelum Tahun 2017;
  3. Tulisan dan tanda tangan pada nota bukan milik pegawai dan pemilik Toko Kur;
  4. Harga alat listrik dan elektronik pada nota tidak sesuai dan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh Toko Kur;
  5. Sekretariat Daerah pernah melakukan pembelian alat listrik dan elektronik di Toko Kur, namun tidak ada catatan mengenai berapa jumlah pembelian yang dilakukan selama Tahun 2017.

Menurut penjelasan dari pemilik toko Kur mengatakan bahwa pada Tahun 2016 pernah diminta memberikan nota kosong berstempel sebanyak satu buku kepada pegawai Sekretariat Daerah. Ketika dikonfirmasikan kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Perlengkapan menunjukkan bahwa pada TA 2017, nota belanja alat listrik dan elektronik dengan nama Toko Kur dibuat sendiri oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan dibantu oleh pegawai lainnya di Bagian Umum dan Perlengkapan. Nama dan tanda tangan pada kuitansi pembayaran juga bukan milik Toko Kur, melainkan ditandatangani sendiri oleh pegawai di Bagian Umum dan Perlengkapan.

Selain itu, Bendahara Pengeluaran Pembantu juga menjelaskan bahwa, ternyata nota tagihan yang ditandatangani oleh PPTK dibuat sendiri oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan nilai tagihan menyesuaikan dengan nota yang telah dibuat sebelumnya. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan menjelaskan atas uang yang seharusnya digunakan untuk membeli alat listrik dan elektronik tersebut dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan. Kemudian dari bukti pertanggjawaban berupa nota asli dari Toko Kur selama ini disimpan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan tidak dimasukkan kedalam pertanggungjawaban belanja alat listrik dan elektronik selama tahun anggaran 2017, dan ternyata pada  Bagian Umum dan Perlengkapan melakukan pembelian alat listrik dan elektronik hanya sebesar Rp. 253.280.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa ternyata belanja alat listrik dan elektronik pada Sekretariat Daerah tersebut fiktif dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang mengakibat terjadinya indikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 466.103.000,00 (Rp. 719.383.000,00 – Rp. 253.280.000,00).

Untuk itu FITRA Sumsel merekomendasikan agar segera memproses kelebihan penggunaan uang APBD yg dipergunakan untuk belanja alat listrik/elektronik dan segera menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 466.103.000,00. Selain itu meminta para pihak yg berwenang untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.(nunik HAndayani)