Diduga, Kades Tanjung Pinang Palsukan Tanda Tangan

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Sejak berjalannya proyek dana desa (DD) yang dikucurkan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan alokasi dana desa (ADD), yang dikeluarkan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II Pemda Lahat, membuat sejumlah oknum kepala desa (Kades), mulai memasang target.

Tak jarang oknum tersebut, menghalalkan segala cara guna meraup keuntungan sebesar-besar mungkin dalam setiap tahunnya. Termasuk memikirkan, fisik pembangunan serta melibatkan seluruh oknum perangkat desa yang ada.

Hal ini seperti yang terjadi di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Kepala desa (Kades) diduga telah melakukan kegiatan pembangan desa, tanpa diadakannya musyawarah desa (Musdes) sejak tahun 2016 sampai 2017, dan, juga disnyalir memalsukan tanda tangan para perangkatnya.

“Tidak pernah kami selaku perangkat desa dilibat setiap melaksankan kegiatan pembangunan desa. Hal itu, sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 ini. Dana yang dikelola oleh Kades setiap tahunnya mencapai 1 Milyar lebih,” kata Hamzi ketua BPD Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, saat dikonfirmasi wartawan, belum lama ini.

Parahnya lagi, dijelaskan Hamzi, tanah yang dibangun untuk Posyandu dengan ukuran 6 X 8 meter tersebut, dibeli dari salah satu warga yang masih saudara kepala desa (Kades). Tidak hanya itu, tanah yang diwakabkan oleh Tanhar Efendi yang ukurannya kurang lebih 1 Ha, yang awalnya untuk tanah pemakaman warga disini dijadikan lapangan Futsal selebar 19 X 41 meter.

“Pembangunan lapangan Futsal menelan dana sebesar Rp 200 juta. Sedangkan untuk pembangunan Posyandu yang ukurannya 6 X 8 meter meyedot dana sampai 140 juta,” ujarnya, seraya menambahkan, dirinya selaku ketua BPD Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, tidak pernah diundang dalam Musdes apalagi menandatangi persetujuan untuk pembangunan desa.

Ketika ditanya wartawan, soal siapakah yang tanda tangan hasil Musdes dengan lantang dikatakan Hamzi, dirinya sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 tidak pernah menandatangi hasil Musdes, apalagi dilibatkan untuk pembangunan didesa ini.

“Jelas, kalau tanda tangan itu saya merasa sudah dipalsukan. Karena, seingat saya kades tidak pernah menyodori hasil Musdes termasuk hasil pembangunan fisik selama dua tahun ini,” ujarnya.

Bahkan, ada kejadian lebih mengejutkan, tanpa musyawarah lagi kepala desa (Kades) melakukan kegiatan pembangunan siring pembuangan limbah (SPAL), dijalan lintas tengah (Jalinteng). Yang seharusnya dibangun pihak Provinsi Sumsel. Akibatnya, pengerjaan selama tiga hari itu, dicekal alias dilarang langsung Bupati Lahat, karena, bukan hak Pemda untuk pembangunan SPAL tersebut.

“SPAL sudah dikeruk, alat sudah disewa selama tiga hari. Tiba-tiba mendapat telp bahwa, pengerjaan itu harus dihentikan. Karena apabila diteruskan, akan berakibat fatal, sehingga, dana 12 juta yang dikeluarkan melalui dana desa terbuang saja. Hal ini tidak diketahui warga,” Tanya Hamzi.

Untuk tahun 2016 menurut Rudi selaku kasi pembangunan pihaknya hanya mengerjakan jalan setapak selebar 120 CM, dan panjang 300 meter dengan menelan dana sebesar Rp 600 juta. Lalu, ditahun 2017 Desa Tanjung Pinang mengerjakan, SPAL dengan ukuran lebar 40 CM, dan tinggi 50 CM sepanjang 217 meter menyedot dana 130 juta.

“Sedangkan rehab Posyandu harus mengabiskan dana sebesar Rp140 juta. Jalan setapak dengan total keseluruhan 117 meter menelan dana 50 juta,” imbuhnya.

Sedangkan, lanjut Rudi didampingi Sekdes Firman menambahkan, rehab bangunan jembatan gantung yang hanya menganti papan beserta balok sepanjang 207 meter yang diperkirakan 15 kubik memakan dana sebesar Rp 90 juta, dan lapangan futsal 200 juta.

“Intinya, saya bekerja berdasarkan rab yang dikasikan kades. Rehab jembatan sekitar 15 kubik. Untuk membuat lapangan futsal menghabiskan dana 200 juta,” ucapnya.

Terakhir, saat disinggung terkait tanda tangan, Rudi dan Firman secara lantang mengatakan, sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 tidak pernah merasa ataupun tanda tangan oleh kepala desa (Kades).

“Itulah yang menjadi pertanyaan kami semua perangkat, tidak pernah dilibatkan saat Musdes, apalagi diminta tanda tangan. Namun, semua berita acara ada tanda tangan kami,” tanya Rudi dan Firman. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − 2 =