Diduga Merampas HAM Arta Prigel Digugat Kemeja Hijau

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Diduga Merampas HAM Perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT Arta Prigel yang berlokasi di Lahat, digugat kemeja hijau (Pengadilan-red) Negeri Lahat, oleh warga pemilik lahan.

“Persoalan ini sudah kita daftarkan ke pengadilan negeri lahat dalam prihal gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige daad), ” ungkap pengacara Firnanda. SH. CLA, ketika dikonfirmasi jurnalsumatra.com bilangan Pasar Bawah Lahat, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya, kasus ini, bukan hanya dirinya yang maju dimeja hijau nanti, namun akan dibantu oleh rekan rekannya Frans Palti H. Situngkir. SH. MH. CLA dan Hermawan. SH. MH. CLA serta Minsuri. SH

Pengacara yang berkantor pengacara di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan sebelumnya telah menerima laporan warga tentang adanya perampasan Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap masyarakat yang sah selaku pemilik lahan sejak tahun 1993 oleh PT. Arta Prigel membuka lahan untuk beroperasional perkebunan sawit sampai dengan saat ini.

“Dari laporan ini timnya sepakat mendaftarkan kasus yang ada untuk disidangkan. Persoalan ini sudah kita daftarkan, ” tambahnya lagi.

Diceritakan Firnanda, pada tahun 2003 pihak PT. Arta Prigel pernah melakukan tawaran terhadap Dalian dengan nilai ganti rugi perhektar sebesar 2 juta rupiah namun ditolak oleh Dalian karena tidak sesuai dengan harga pada saat itu dan selanjutnya Dalian  menawarkan kembali kepada pihak PT. Arta Prigel sebesar 12 juta 500 ribu rupiah setiap hektar, namun tidak menemui kesepakatan.

“Soal ganti rugi belum temui titik terang. Antara pemilik lahan dan perusahaan, kok, lahan tersebut langsung dikelola PT Arta Prigel, ” ucapnya.

Mirisnya lagi sambung Firnanda, walau belum ada kecocokan harga ganti rugi, sampai saat ini pihak perusahaan tetap mengelola lahan tersebut guna mencari keuntungan hasil penjualan sawit di lahan milik Dalian seluas 12 hektar yang berlokasi lahan tepat dipinggir jalan lintas desa di Desa Talang Sawah Kecamatan Lahat Selatan.

“Oleh sebab itu, persoalan ini kami bawak kemeja hijau agar dapat disidangkan nantinya, ” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pada 5 Juni 1994 Gubernur Sumatera Selatan mengirim surat ke Bupati Lahat dengan tujuan agar lahan milik warga yang tidak dibebaskan oleh pihak perusahaan perkebunan agar dikembalikan ke masyarakat yang memiliki lahan. Namun,  sangat disesalkan Bupati Lahat tidak mampu menindaklanjuti surat dari Gubernur.

“Terbuktikan, nyatanya sampai saat ini lahan milik warga tetap saja diserobot oleh pihak perusahaan, ” ujarnya berapi api.

Dikatakan Firnanda, Dalian juga menggugat tentang proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Lahat, karena Dalian selaku warga pemilik hak lahan secara sah merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan HGU.

“Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pada penjelasan pasal 28 ayat 1 proses dari HGU sendiri adalah penggunaan tanah oleh pemilik tanah, semisal masyarakat kepada negara kemudian diberikan lagi status HGU kepada pihak berkepentingan seperti perorangan dan badan usaha,” terangnya seraya merincikan bahwa yang berkepentingan haruslah membebaskan tanah tersebut dari pemilik lahan dengan cara memberikan ganti rugi, ” terangnya.

Oleh karenanya, Firnanda bersama rekan berharap kepada pihak Pengadilan Negeri Lahat dapat memberikan keadilan kepada warga pemilik lahan yang sudah diduga diserobot oleh Perusahaan tersebut.

“Intinya, kami tim serta dengan warga yang ada, berharap pihak Pengadilan dapat memberikan hak hak masyarakat yang sudah tertindas oleh Perusahaan ini. Karena, HGU yang digunakan paling lama 30 tahun, ” pungkasnya.

Sementara,  Kepala Pengadilan Negeri Kelas II A Lahat Agus Pancara. SH. M.Hum melalui Hakim Humas, Dicky Syarifudin. SH. MH saat ditemuijurnalsumatera.comdiruangkerjanya tadi siang (13/02) membenarkan adanya surat gugatan yang dikirim oleh Firnanda. SH. CLA dan rekan ke PN Lahat dengan nomor 1/Pdt.G/2018/PN Lht tertanggal 12 Februari 2018 yang akan dijadwalkan untuk sidang perdana pada 26 Februari 2018 mendatang.

Agenda sidang perdana ini, lanjut Dicky, seluruh pihak terkait akan diundang hingga kehadiran pihak terkait dinyatakan lengkap kehadirannya maka akan dimediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Hal itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara perdata di Pengadilan Negeri wajib dimediasi,” terang Dicky. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 14 =