Diduga Pelaksanaan Pilkades Banyak Janji Terselubung


Muba, jurnalsumatra.com – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat. Selain untuk mencari seoarang pemimpin, pilkades juga berfungsi sebagai ajang pendidikan politik bagi warga Negara Indonesia.

Hanya sayangnya dalam pelaksanaan Pilkades seringkali adanya dugaan para Balon kades yang mengiming-imingi warga untuk menjadi perangkat desa demi mendapat dukungan. Padahal untuk melalukan pembentukan struktur organisasi pemerintah desa tidak se-mudah yang dibayangkan. Karena harus mengacu kepada peraturan dan persetujuan dari Camat maupun DPMD setempat. Nah, apa yang bakal terjadi jika seorang kades terpilih tidak bisa menepati janji politiknya.
Oleh karena itu, menghadapi pilkades serentak tahun 2020 akan datang, Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) H Richard Cahyadi mengingatkan, para kandidat Balon Kades, jangan pernah ada kampanye pergantian perangkat desa, apalagi mengiming-imingi warga.

“Silahkan saja calon-calon kepala desa punya visi-Misi program kedepan silahkan, Tapi jika berkaitan pembentukan struktur organisasi pemerintah desa tidak mudah yang dibayangkan karena harus mengacu kepada peraturan. Semua perangkat desa itu dilindungi oleh aturan untuk membentuk dan menjunjuk perangkat desa itu harus mendapatkan persetujuan selain sarat tamat SMA ini harus dapat persetujuan dari camat setempat.

“Saat kunjungan kerja ke Babat Toman diawal pebruari lalu, Bupati Muba mengatakan bahwa pertukaran perangkat desa apalagi operator yang dibina perangkat desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari perizinan bahwa nanti dia terpilih yang silahkan saja tapi baik camat Dinas PMD tidak memberikan peluang rekomendasi ya berarti perangkat desa yang ditunjuk tidak memenuhi krateria atau tidak memenuhi syarat.”Ujar Richad Cahyadi saat di bincangi wartawan Jurnal Sumatra.com diruang kerjanya kemarin.

Dijelaskannya, apabila perangkat desa ditukar tidak melalui prosedur berati perangkat desa itu ilegal. Sementara dampak lainya menurut dia dengan terjadinya pergantian perangkat terhadap pemerintah desa kegitan akan berawal dari nol, karena harus mengajari perangkat desa itu apalagi dengan kemajuan teknologi seorang sekdes harus mampu mengunakan laptop, komputer dan lain sebagainya.

“Jadi kalau memulai dari nol otomatis produk pemerintahan desa tidak berjalan maksimal dan banyak pekerjaan yang bakal tertunda.”Jelas dia.

RIchard juga berharap kepada seluruh perangkat desa di Kabupaten Muba, dalam pilkades ini harus profesional dan bersikap netral sehinga tidak timbul block and block antara kandidat kepala desa yang ada.

“Jadi begini saya menghimbau kepada bakal calon atau pun calon kepala desa jagan pernah mengiming-imingkan masyarakat untuk menjadi perangkat desa, masyarakat pun jangan muda terpancing. Karena ada prosedur yang akan dilalui dan kami dinas PMD camat tidak akan membuatkan rekomendasi karena membetuk perangkat desa tidak mudah sudah banyak biyaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari pembinaan dan pelatihan. Tapi kalau mereka masih melakukan itu dampaknya kepada mereka sendiri kepada calon yang nantinya apabaila terpilih dampaknya kepada calon bagimana kepemimpinanya sendiri di desa. Dinas PMD tidak ada kaitan kami kepengen pemerintahan ini berjalan profesional tidak ada blok tapi kalau dinas PMD tidak setuju camat juga tidak setuju masi dilakukan itu namanya pidana perangkat desa tanpa SK digaji mengluarkan dana negara berarti fiktif, yang menerima salah yang memberi salah,”Tutupnya. (Rafik elyas)