Diduga Penjaringan Komesioner KPU Lahat Syarat Kecurangan

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Penjaringan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel yang dilakukan belum lama ini, diduga syarat kecurangan dan penyalagunaan wewenang. Sehingga, hasil penjaringan tersebut menjadi pro dan kontra.

Bahkan, ada beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), turut memburu dan melaporkan dugaan kecurangan atas penjaringan anggota KPU Provinsi Sumsel ini.

“Temuan data itu, sudah kita lengkapi dan telah kita kirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Harapan kami penjaringan yang dilakukan belum lama ini, dapat diambil alih langsung KPU Pusat,” ungkap Ketua dan Dewan Pengurus Daerah (DPP) Gerakan Masyarakat Pengawasan Keunganan Negara Provinsi Sumsel, Amrullah.S.HI.M.HI, didampingi Ketua Himpunan Aksi Pemuda Islam Se-sumatera Selatan (HAPIS), Kamis (11/10/2018).

Dugaan kecurangan dan penyalagunaan wewenang ini, jelas kata Amrullah bertentangan dengan Peraturan KPU No 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas KPU No 7 Tahun 2018, tentang seleksi calon anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota. Dan UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi.

“Intinya, hasil penjaringan yang dilakukan belum lama ini menurut kami tidak syah. Sebab terindikasi syarakt kecurangan dan penyalagunakan wewenang,” tambahnya.

Tidak itu saja, Amrullah juga memintak anggota Komisi II DPR RI agar dapat segera memanggil petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terkait laporan yang telah dilayangkan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Termasuk mendesak KPU menganulir keputusan Tim Seleksi anggota KPU Provinsi Sumsel.

“Dugaan kecurangan dan penyalagunaan wewenang ini tidak bias dibiarkan. Maka dari itu, kami mintak agar anggota Komisi II DPR RI dapat segera memanggil pihak KPU guna mengkroscek atas kebenaran data tersebut. Temua ini juga telah kami layangkan kepihak Penyidik,” tambahnya lagi.

Ia menjelaskan, data rekapitulasi yang didapat oleh Tim Seleksi tidak memperhatikan lagi. Sehingga mengalami Margine Eror yang dapat merugikan calon anggota KPU Provinsi Sumsel. Nah, dalam laporan yang telah dibuat dan dilayangkan tersebut, data pembanding sampai data dari sumber termasuk anggota KPU yang tidak terima hasil keputusan sudah dilengkapi semua.

“Tujuannya, sebagai data pembanding. Agar pihak penyidik tidak susah dalam mencari bukti bukti serta data pendukung lainnya. Begitu juga pihak anggota Komisi II DPR RI tidak perlu repot repot lagi untuk turun kelapangan,” pungkasnya.

Amrullah menyampaikan, KPU RI perlu mempertimbangkan dampak Negativ dipilihnya ketua Tim Sel KPU Provinsi Sumsel yang beranasial AM. Mirisnya, test wawancara dilakukan tanggal 20 – 21 Agustus dan diumumkan tanggal 27 Agustus ini bertentangan dengan PKPU No 25 tahun 2018 pasal 25 ayat 7 yang berbunyi tim seleksi mengumumkan hasil test kesehatan dan test wawancara 1 hari setelah test wawancara.

Setruktur Timsel KPU Provinsi sumsel tidak mengikut sertakan unsure komisioner atau KPU RI, sehingga pemahaman terhadap aturan ditafsir sendiri dan berdampak kurangnya peraturan. Sedangkan tim pokja secretariat KPU Provinsi sumsel tidak dipungsikan secara optimal sehingga tindakan yang diambil oleh tim seleksi anasial AM diduga tidak sesuai dengan PKPU No 7 tahun 2018 jo PKPU No 25 jo PKPU No 27.

“Kejanggalan juga terlihat, ketika pengumuman hasil Psikologi hanya dinyatakan 1 orang yang gugur. Lulus sebanyak 30 orang. Letak dugaan kejanggalan, soal anggaran yang seharusnya 20 orang peserta, Timsel melulusan 30 orang peserta,” pungkasnya. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − eleven =