Diduga Surat Edaran Bupati Muba Tantang UUNo5/1999

Muba, Sumsel, jurnalsumatra.com – Surat edaran Bupati Musi Banyuasin Muba Dodi Reza Alex Noerdin nomor 500/204.A/IV/2017 tanggal 31oktober 2017 tentang penggunaan surety bond PT Jamkrida Sumsel dikeluhkan perusahaan asuransi lainnya dan sejumlah kontraktor.

Pasalnya surat edaran tersebut bersifat mengarahkan seluruh kepala OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam penggunaan surety bond (jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan) oleh pihak ketiga agar menggunakan surety bond yang diterbitkan oleh PT Jamkrida Sumatera Selatan selaku BUMD Sumsel.

“Biasanya kami bisa mengajuhkan jaminan asuransi proyek termasuk asuransi lainnya melalui Bank. Namun sejak adanya surat edaran tersebut kami kesulitan bahkan ada diantara rekan-rekan kontraktor yang tidak bisa mengikuti lelang proyek, karena gagal mendapatkan Jaminan dari Jamkrida.”Kata salah seorang kontraktor tidak mau disebutkan namanya kepada wartawan Jurnal Sumatra.com, Rabu (16/5/2018).

Sementara Sujarnik salah seorang aktifis di Kabupaten Muba menilai kalau surat ederan Bupati Muba itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli. Maka dalam waktu dekat menurut dia pihaknya akan melaporkan permasalahan ini ke-KPPU pusat.

“Sebenarnya surat edaran tersebut sempat kita laporkan secara lisan dengan KPPU Batam, maka sesuai petunjuk dari sana dalam waktu dekat ini kita akan melaporkan permasalahan ke KPPU pusat. Karena surat edaran tersebut dinilai telah mengangkangi UU No.5 tahun 1999 tentang pengawasan dan persaingan usaha tidak sehat.

Kalau dasar mereka surat edaran itu untuk meningkatkan PAD. Tapi saya menilai ini bukan seuatu kebijakan melainkan praktek monopoli yang tidak memikirkan nasib perusahaan asuransi lainnya atau kontraktor yang memiliki badan usaha. Jelas dengan adanya surat edaran tersebut, para SKPD disumsel khususnya di Muba tidak akan menerima jaminan proyek selain surety bond yang diterbitkan oleh Jamkrida.”Sesalnya.

Menurut Sujarnik kalau kepentingan politik disini sepertinya tidak ada, tapi kalau dugaan kerjasama untuk mendapat fee kemungkinan ada setelah ini berjalan.

“Kerena mengapa, APBD Muba 3,2 triliun itu 50% fisik, sedangkan dana yang mengalir ke asuransi sekitar 5%. Kalau 5% dari 1500 milyard… ada dugaan terjadi kongkalingkong.”Tegas Sujarnik. (Rafik elyas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − two =