Dijadikan Tersangka Johan Anwar Ajukan Praperadilan

Baturaja, Jurnalsumatra.com –  Wakil Bupati OKU Johan Anwar, SH, MM mengajukan permohonan praperadilan ke Kantor Pengadilan Negeri Baturaja setelah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang sama pada beberapa tahun lalu.

Penetapan sebagai tersangka dari Polda Propinsi Sumatera Selatan dinilai tidak sah oleh kuasa Hukum Johan Anwar (JA) Titis Rahmawati, SH., MH melalui tim hukumnya Ande Yunialdi, SH yang menghadiri sidang praperadilan, Senin (6/1/2020)

““Penetapan tersangka oleh Polda Sumsel terhadap klien kami tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, untuk itu kami melakukan pengujian dengan melakukan permohonan praperadilan atas penetapan setatus tersangka klien kami,” katanya kepada wartawan usai menghadiri sidang perdana Praperadilan.

Tim kuasa hukum Johan Anwar menilai, penetapan tersangka oleh pihak Polda Sumsel terhadap kliennya tidak tepat sehingga hal tersebut menjadi dasar permohonan penghentian penyidikan.

“kami menilai, penetapan status tersangka pada klien kami tidak sah. Kita lihat saja nanti di sidang berikutnya karna kami punya setrategi untuk memenangkan permohonan praperadilan ini,” tegas Andre.

Untuk diketahui, jalannya sidang perdana Praperadilan atas penetapan status Drs Johan Anuar SH oleh Polda Sumsel atas dugaan tindak pidana Korupsi pengadaan lahan TPU di pimpin oleh Hakim Ketua Amijaya SH. Serta dihadiri pihak pemohon Andre Yunialdi SH selaku perwakilan dari tim kuasa hukum Johan Anuar sedangkan pihak termohon dihadiri oleh Kombes pol Jhon Mangundap, SH., SIK perwakilan dari Polda Sumsel, Kombes Pol Ambran Rudi Yulianto SH dan Kombes Pol Hermansyah SH SIk dari Polda Sumael).

Sidang perdana Praperadilan atas nama Drs. Johan Anuar Bin H. Nang Agus mendengarkan pokok permohonan dari pihak pemohon diantaranya, memohon kepada hakim ketua untuk menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon atas tindakan termohon (Polda Sumsel red) yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan TPU dan meminta agar memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan segala penyidikan terhadap pemohon serta mengembalikan nama baik pemohon atas penetapan status tersangka pemohon.

Agenda sidang dilanjutkan pada hari selasa (7/1/2020) tentang jawaban dan replik, dilanjutkan hari Rabu pembacaan duplik dan Hari Kamis untuk pembuktian, jumat diharapkan penetapan keputusan.(rad).