Dimeja Hijaukan Arta Prigel Memibisu

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Tindak lanjut pemberitaan yang ditebitkan jurnalsumatra.com belum lama ini, tentang PT Arta Prigel dimeja hijaukan oleh warga pemilik lahan, Dalian dan pengacara Firnanda. SH. CLA melaporkan perusahaan perkebunan sawit PT. Arta Prigel ke Pengadilan Negeri (PN) Lahat dalam prihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsmatige daad).

Sabtu (23/2/2018) ketika wartawan menyambangi kantor Arta Prigel di Desa Padang Lengkuas, Kecamatan Lahat, guna mengkonfirmasi berita sebelumnya, ternyata pihak perusahaan sawit tersebut memilih bungkam saat dilemparkan beberapa pertanyaan oleh wartawan.

Mirisnya lagi, setiba dikantor PT Arta Prigel itu, ada sejumlah staf dibincangi menggelak dari pertanyaan wartawan, dan berdalih tidak mempunyai wewenang memberikan keterangan pers. Menurut salah seorang staf yang namanya tidak mau ditulis, Humas Kebun PT. Arta Prigel, Cik Li sedang tidak berada di kantor.

“Silakan anda buat janji ketemu dengan humas kebun yang bisa anda hubungi di nomor ponsel pribadi Cik Li 08538108xxxx, karena beliau yang mempunyai hak memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan,” ujar salah seorang staf.

Ketika dihubungi HP milik Cik Li diterima seorang perempuan bersuara merdu mengaku telephone genggam Cik Li sedang dipegangnya dan Cik Li belum bisa dihubungi karena sedang berada jauh darinya.

Tidak sampai disitu saja, wartawan kembali mencoba untuk menghubungi Cik Li, ditelp dua kali tidak diangkat, di SMS tidak ada balasan, sehingga berita ini diturunkan.

Berita sebelumnya, pada 5 Juni 1994 Gubernur Sumatera Selatan mengirim surat ke Bupati Lahat dengan tujuan agar lahan milik warga yang tidak dibebaskan oleh pihak perusahaan perkebunan dikembalikan ke masyarakat yang memiliki lahan.

“Sangat disayangkan, saat itu Bupati Lahat tidak mampu menindaklanjuti surat dari Gubernur. Terbukti, sampai saat ini lahan warga tetap diserobot oleh perusahaan,” jelas Firnanda

Lebih jauh, dikatakan Firnanda, Dalian juga menggugat tentang proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Lahat, karena Dalian selaku warga pemilik hak lahan secara sah merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan HGU.

“Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pada penjelasan pasal 28 ayat 1 proses dari HGU sendiri adalah penggunaan tanah oleh pemilik tanah, semisal masyarakat kepada negara kemudian diberikan lagi status HGU kepada pihak berkepentingan seperti perorangan dan badan usaha,” terangnya seraya merincikan bahwa yang berkepentingan haruslah membebaskan tanah tersebut dari pemilik lama dengan cara memberikan ganti rugi setelah itu barulah tanah tersebut dimohonkan sebagai HGU yang digunakan paling lama 30 tahun.

Firnanda dan rekan berharap dan memohon kepada pihak Pengadilan Negeri untuk memberikan keadilan kepada masyarakat yang haknya dirampas oleh PT. Arta Prigel. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =