Dinkes Papua-RSUD Kwaingga Bahas Perekrutan Tenaga Kontrak

Makassar, jurnalsumatra.com – Tim Dinas Kesehatan Papua dan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) bersama Direktur RSUD Kwaingga Kabupaten Keerom dr Bernadette Eka Suci membahas perekrutan tenaga kontrak di rumah sakit setempat yang mengakibatkan terjadi kasus pemalangan fasilitas umum milik pemerintah daerah.

  Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai ketika dikonfirmasi dari Makassar, Kamis, mengatakan pembahasan itu dilakukan saat rombongan kemudian menuju RSUD Kwaingga di Jalan Bhayangkara Arso Swakarsa setelah dari Kantor Dinkes Keerom dan Kantor Bupati setempat, Rabu (12/2).

  Menurut dia, ketika tim mendatangi RSUD Kwaingga, tim bertemu dengan direkturnya, dr. Bernadette Eka Suci.

   Dalam dialog singkat, kata Aloysius, direktur RSUD mengatakan bahwa awalnya bukan saja kantor dinas yang dipalang tetapi juga rumah sakit yang dipimpinnya itu.

  “Kami juga dipalang tanggal 3 Februari jam 6 pagi. Tapi setelah kami nego dan menjelaskan posisi kami kepada masyarakat yang palang, akhirnya dibuka oleh polisi jam 10 pagi,” kata dr. Eka di hadapan Plt. Kadinkes Papua dan tim UP2KP.

  Pada kesempatan itu, Direktur RSUD Kwaingga dr. Bernadette Eka Suci menjelaskan bahwa pemalangan kantor yang terjadi oleh masyarakat merupakan buntut kekecewaan mereka terhadap hasil rekrutmen tenaga kontrak RSUD Kwaingga tahun 2020 dimana sejumlah anak asli Papua yang sebelumnya sudah mengabdi di rumah sakit itu tidak terakomodir.

  “Pada 31 Januari, kami terima surat dari Dinas Kesehatan Keerom mengenai nama-nama tenaga kontrak RSUD Kwaingga tahun 2020. Hari itu juga jam dua siang kami rapat bersama Kepala Bidang Yanmed, Kepala Bidang Keperawatan, dan Kabag TU,” katanya.

  Ia menyebut, dari  nama-nama yang tertera dalam surat itu, terbacalah oleh kami ternyata ada tujuh nama perawat yang tahun 2019 tidak ada dan diganti dengan tenaga yang baru.

  “Kami hanya melaksanakan apa yang diputuskan. Keesokan harinya, kami dapat marah dari salah seorang masyarakat dan mengatakan bahwa  surat yang kami terima tidak sah karena tenaga kontrak yang lama tidak dilanjutkan,” katanya lagi.

  Eka menjelaskan, tujuh nama perawat lama yang tidak diakomodir itu, empat di antaranya memang tidak memiliki STR. Dari tujuh perawat yang diputus kontraknya ini, ada dua Orang Asli Papua yakni Yovita Mehu dan Helen Beme.

  Ia mengakui pihaknya juga masuk dalam tim panitia seleksi tenaga kontrak 2020 di RSUD Kwaingga. Hanya saja, dalam penentuan nama-nama, pihaknya tidak dilibatkan.

  “Yovita memang tidak punya STR, tapi Helen punya STR dan rajin anaknya, Ia sudah kerja sejak 1 Januari 2017. Mereka disiplin kerja dan tak pernah ada teguran dari Kepala Bidang Keperawatan. Mereka kerja baik, saya sudah cek di kepala bidang,” kata Eka.

  Eka mengatakan pihaknya memberi penjelasan kepada masyarakat terkait posisi RSUD Kwaingga yang tidak memiliki wewenang dalam penentuan nama-nama tenaga kontrak.

   Hal itu yang menjadi dasar pembukaan palang rumah sakit dan berpindah ke kantor Dinas Kesehatan Keerom.

  “Teman-teman yang diputus kontrak sempat menyampaikan aspirasi di DPRD Keerom pada 3 Februari. Jadi malam ini pukul 19.00 WIT kami rapat dengar pendapat dengan Komisi A dan Komisi B DPRD Keerom bahas ini,” kata Eka.

  Mendengar rencana rapat dengar pendapat RSUD Kwaingga dan DRPD Keerom tersebut, rombongan Kepala Dinas Kesehatan Papua pun bergerak ke Kantor DPRD Keerom.

  Rombongan diterima oleh Sekretaris Dewan DPRD Keerom Slamet dan salah seorang anggota DPRD dari Partai Garuda, Noto Lambe.

  Di hadapan Sekretaris Dewan, Aloysius meminta agar agenda hearing itu dilanjutkan dengan aksi nyata untuk membangun koordinasi dengan kepala daerah setempat dan dinas terkait guna membuka palang kantor Dinas Kesehatan Keerom.

  “Kami minta esok harus dibuka. Ini sudah satu minggu lebih. Pelayanan publik harus jalan. Mohon diperhatikan Pemda Keerom. Satu dua hari lagi kami akan turun kalau belum dibuka,” tegasnya.

  Aloysius juga menyoroti hasil rekrutmen yang sangat tidak adil bagi Orang Asli Papua (OAP). Sebab dalam surat tertanggal 440/44/Dinkes/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Keerom dr. Ronny J.A. Situmorang berisi pengumuman nama-nama tenaga kontrak RSUD Kwaingga tahun 2020, dari 122 orang hanya belasan anak Asli Papua.

  Tenaga kontrak itu meliputi satu dokter spesialis penyakit dalam, satu dokter spesialis anak, empat dokter umum, 43 perawat, 25 bidan, enam tenaga kesmas, dua tenaga apoteker, satu fisioterapis, satu radiologi, satu perawat gigi, satu tenaga rekam medik, 21 tenaga SMA, sembilan analis, dan enam tenaga asisten apoteker.

  “Kalau tenaga kesehatan yang bersifat spesifikasi ya kita maklumi harus professional, tapi ini saya lihat untuk tenaga SMA dari 21 nama, hanya 1 atau 2 anak Asli Papua. Tidak ada keberpihakan sama-sekali,” tambah Aloysius.(anjas)