Disdik Palembang Panggil Kepsek SMPN 10

Palembang, jurnalsumatra.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang melakukan pemanggilan kepala sekolah (kepsek) SMPN 10 Palembang, Toni Sibadutar terkait kasus pungli. Disdik Palembang memberikan sanksi teguran lisan kepada Kepsek SMPN 10.

Kepala Bidang (Kabid) Disdik Palembang Herman Wijaya mengatakan, hasil dari pemanggilan kepsek SMPN 10 Palembang, pihak Disdik Kota Palembang memberikan teguran secara lisan kepada yang bersangkutan akibat kasus pungli yang sempat digagalkan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) tersebut.

“Kesalahan itu bukan murni dilakukan oleh kasek karena jumlah sumbangan merupakan kesepakatan dari wali murid kemudian ditandatangani oleh kasek. Karena ini bukan kesalahan kategori berat, jadi kita beri teguran secara lisan kepada Kapsek SMPN 10 Palembang, Toni Sibadutar. Yang paling penting, kita ingatakan jika pengambilan uang sumbangan tidak boleh ada angka minimalnya,” ujarnya.

Herman menjelaskan, sumbangan yang diberikan oleh orang tua siswa untuk mendukung program sekolah diperbolehkan dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Namun besaran yang ingin disumbangkan oleh wali murid untuk sekolah tidak ditentukan jumlahnya. “Kasus seperti di SMPN 10 Palembang tidak diperbolehkan karena ada nominalnya. Jadi kepsek kita panggil dan kita tegur agar tidak melakukan lagi,” tegasnya.

Menurutnya, kasus yang terjadi di SMPN 10 Palembang bukan murni kesalahan yang dilakukan oleh kepsek. Pasalnya, kepsek hanya menandatangani hasil keputusan bersama wali murid sehingga pihaknya hanya memberikan sanksi berupa teguran.

Sementara itu, Kepala SMPN 10 Palembang, Toni Sibadutar mengungkapkan, dirinya hanya menandatangani hasil dari rapat yang dilakukan wali siswa. Sehingga tidak mengatahui jika didalamnya ada nominal yang tertera. “Itu hasil rapat dari wali murid. Jadi uang yang telah dikumpulkan dan diambil tersebut dikembalikan dari oleh wali siswa ke wali siswa lainnya yang telah menyumbang,” ungkapnya.

Toni menuturkan, uang yang disumbangkan oleh wali siswa sendiri beragam, ada yang dibawah  Rp 500 dan ada juga yang Rp1 juta dan semuanya diterima tanpa ada paksaan. “Rencananya akan kita belikan komputer. Tapi karena tidak diperbolehkan Ombudsman jadi kita kembalikan lagi ke orang tua siswa sesuai dengan permintaan Ombudsman” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 2 =