Disdukcapil Ingatkan Warga Terkait Pemblokiran Data

     Ternate, jurnalsumatra.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ternate, Maluku Utara, mengingatkan warga setempat terkait kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang akan memblokir data  wajib KTP elektronik yang belum melakukan perekaman.
“Kebijakan itu diharapkan dapat mendorong warga yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera melakukan perekaman di Kantor Disdukcapil atau lokasi yang telah disiapkan,” kata Kepala Disdukcapil Ternate Rukmini Abdurahman di Ternate, Senin.
Kemendagri mengeluarkan kebijakan memberikan sanksi pemblokiran data kepada warga berusia 23 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sampai akhir 2018.
Menurut dia, warga yang mendapat sanksi pemblokiran data dari Kemendagri pasti akan merugikan  karena mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman  di Disdukcapil.

Selain itu, warga tersebut juga akan mengalami kesulitan saat mengurus dokumen atau administrasi, misalnya yang terkait dengan perbankan, perpajakan dan layanan BPJS Kesehatan karena semua institusi itu mensyaratkan dokumen KTP elektronik.
Warga yang telah diblokir datanya itu, kata Rusmini, juga tidak bisa menyalurkan hak pilih saat pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden karena syarat untuk memilih harus memiliki KTP elektronik  atau surat keterangan (suket) dari Disdukcapil.
Di Kota Ternate jumlah warga yang wajib KTP elektronik sebanyak 150 ribu orang lebih, di antaranya 17 ribu oranag lebih sampai saat ini belum melakukan perekaman KTP elektronik, terbanyak di Kecamatan Ternate Selatan sebanyak 7 ribu orang lebih.
Ia menambahkan, Disdukcapil Ternate selama ini telah melakukan berbagai terobosan untuk memudahkan warga melakukan perekaman KTP elektronik, misalnya memperbanyak titik pelayanan perekaman, termasuk di sejumlah pusat perbelanjaan serta sosialisasi ke setiap kelurahan. (anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − seven =