DKPP Periksa Bawaslu Buton Tengah Terkait PSU

Kendari, jurnalsumatra.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di  Kendari, Senin, terkait pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 03 Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka.

  Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, Helius Udaya dan anggotanya, Lucinda Theodora menjadi teradu dalam perkara 129-PKE-DKPP/VI/2019. Mereka diadukan oleh seorang wiraswasta bernama Rahim.

  Rahim sendiri tidak hadir dalam sidang. Namun, dalam pokok aduannya, ia menduga bahwa kedua teradu telah mengambil alih permasalahan dua surat suara yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Buton Tengah, saat penghitungan suara pada 17 April 2019.

  Dua kotak suara itu diketahui telah tercoblos untuk dua caleg salah satu partai politik. Menurut Rahim, Helius mengambil alih persoalan dengan menanyakan apakah dua surat suara dapat disahkan kepada para saksi yang ada di TPS. Kejadian ini, menurut dalil aduan, terjadi pada pukul 23.00 WITA.

  Belakangan, kedua surat suara itu dinyatakan tidak sah dan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakannya PSU di TPS tersebut. Hanya saja, menurut Rahim dalam dalil aduannya, Helius melontarkan pernyataan yang berbeda kepada media massa.

  “Dalam aturan, kata Helius, rekomendasi Bawaslu itu tidak wajib untuk dilaksanakan. Bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan. Demikian pula rekomendasi PSU ini, tergantung dari kajian KPU Buton Tengah sendiri, apakah memenuhi unsur atau tidak untuk dilaksanakan PSU,” sebut Rahim dalam dalil aduan.   

  Pernyataan Helius yang dimaksud Rahim dalam dalil aduannya telah dipublikasi oleh media massa setempat, yaitu publiksatu.com dan butonpos.fajar.co.id, pada 23 April 2019. Hal ini berbeda dengan pernyataan Helius yang dimuat media penasultra.com pada 26 April 2019.

  “Untuk TPS 3 Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka wajib dilakukan PSU karena telah terjadi pelanggaran pemilu,” demikian ucapan Helius dalam penasultra.com.

  Dalil-dalil Rahim selaku pengadu pun dibantah oleh Helius. Dalam persidangan, ia menegaskan bahwa dirinya tidak berada di TPS 03 Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, saat penghitungan dilakukan.

  “Kami melakukan monitoring dan evaluasi di kecamatan Mawasangka pukul 01.50 WITA tanggal 18 April 2019,” katanya.

  Demikian pula dengan pengambilalihan permasalahan dua surat suara di TPS. Menurut Helius, persoalan tersebut telah diselesaikan KPPS bersama saksi parpol.

  “Tidak benar bahwa saya menanyakan untuk mengesahkan dua surat suara tersebut,” jelasnya.

  Terkait ucapan yang dimuat di publiksatu.com dan butonpos.fajar.co.id, pada 23 April 2019, yang berisi rekomendasi Bawaslu Buton Tengah tergantung kajian KPU, ia menyatakan, itu bergantung pada kajian KPU apakah terpenuhi syarat formil atau materil.

  Ia menegaskan tidak melakukan pembiaran atas pelanggaran pemilu di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka. Hal ini, lanjutnya, dibuktikan dengan keluarnya rekomendasi PSU melalui rekomendasi nomor 01/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019.

  Sidang ini dipimpin oleh anggota DKPP, Dr Alfitra Salamm bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sultra sebagai anggota majelis, yaitu Ade Suerani (unsur KPU), Bahari (unsur Bawaslu) dan Hiyadatulah (unsur masyarakat).(anjas)