Dodi Giri Tuntut PSU Muaraenim Palembang

Palembang, jurnalsumatra.com – Tim advokasi paslon nomor 4 Dodi dan Giri yang diketuai Mualimin dan rekan membuat laporan di Bawaslu Sumsel,  Selasa (10/7/2018) sekira pukul 19.45 WIB.  Mereka memberikan bukti salinan DPT dan pengangkatan PPK dan PPS. Mereka meminta agar Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di Muaraenim dan Lahat.  Karena penyelenggaraan dan hasil suara Pilgub di 2 kabupaten/kota itu dinilai cacat hukum. Hal tersebut diungkapkan tim advokasi Dodi dan Giri yakni Mualimin saat membuat laporan di Bawaslu.

Mualimin mengatakan,  hari ini pihaknya resmi mengajukan sengketa pemilu soal ketidakjelasan penyelenggaraan Pilgub.  Pertama adalah salinan DPT karena pengangkatan PPK dan PPS di Muaraenim dan Lahat saat pengajuan keberatan paslon nomor 4 Dodi dan Giri saat rekapitulasi di KPU Sumsel pada 8 Juli lalu.

“Kami tidak mengambil obyek terhadap perolehan suara karena itu wewenang MK.  Jadi kami fokus masalah salinan DPT.  Tapi itu tidak mendapat tanggapan dari penyelenggara dalam hal ini KPU. Jadi yang kami gugat adalah KPU Sumsel, ” bebernya.

Lebih lanjut Mualimin mengungkapkan,  pihaknya telah melakujan tahapan sejak didata Bawaslu. Hari ini melakukan register,  waktu prosesnya sekitar 12 hari selesai.

“Materinya adalah kami ingin meyakinkan penyelenggara,  paslon dan masyarakat serta kami pastikan kalau penyelenggaraan Pilgub di Muaraenim dan Palembang cacat hukum. Sehingga mencederai asas jujur dan adil. Kami ingin menyakinkan penyelenggara,  paslon dan masyarakat kalau yang kami gugat bukan soal menerima atau tidak hasil perolehan suara di Pilgub ini.  Tapi ada proses yang melanggar asas jurdil, ” paparnya.

Menurutnya,  tidak diberikan salinan DPT karena saksi paslon tidaj bisa meneliti apakah pemilih itu terdaftar atau tidak di DPT.  Bisa jadi muncul satu orang tapi mencoblos lebih dari satu kali.

“PPS yang bertugas untuk Pilgub di Muaraenim dan Palembang tidak ada SK pengangkatannya.  Sehingga dia tidak berwenang sebagai PPS,  jadi hasil Pikgub ini tidak sah.  Dua hal itu yang ingin kita uji.  Karena ada 4 Perundang-Undangan yang dilanggar penyelenggara yakni KPU Muaraenim dan Palembang.  Kita minta Bawaslu merekomendasikan PSU di Muaraenim dan Palembang, ” pungkasnya.  (yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =