DPR Anggarkan Rp601 Miliar Konsultasi Penataan Kawasan

    Jakarta, jurnalsumatra.com – DPR menganggarkan Rp601 miliar untuk konsultasi perencanaan penataan kawasan parlemen termasuk pembangunan gedung baru yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.
“Sekarang ini anggaran Rp601 miliar untuk konsultan perencanaan, tidak hanya perencanaan gedung tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen seperti alun-alun demokrasi, gedung DPD, gedung DPR dan segala fasilitas yang ada,” kata Agus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan anggaran Rp601 miliar itu diperuntukkan bagi manajemen kajian perencanaan dari rencana pembangunan penataan kawasan parlemen.
Agus mengatakan anggaran tersebut sudah cukup lama diajukan namun pemerintah belum menyetujuinya dan saat ini bukan hanya persetujuan tetapi juga yang mengajukan dari Kementerian Keuangan.
“Kami dahulu mengajukannya untuk pembangunan gedung parlemen saja namun sekarang kajiannya untuk seluruh penataan kawasan parlemen,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi perencanaan tersebut baru bisa dilakukan tahun depan karena APBN 2018 baru saja disahkan DPR pada Rabu (25/10).

    Menurut dia, apabila anggarannya sudah cair maka akan dilaksanakan oleh Kesekjenan DPR dan prosesnya dipastikan terbuka sehingga bisa diawasi masyarakat serta media massa.
“Sekarang baru dianggarkan untuk dilaksanakan konsultan dari perencanaan. Jadi sekarang ini yang ada anggaran untuk konsultan perencanaan,” katanya.
Dia mengatakan seluruh pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta apabila yang melakukan bisa saja BUMN.
Agus menjelaskan setelah konsultan perencanaan berkerja, maka proyek penataan kawasan parlemen berikut fasilitas yang ada di dalamnya akan diketahui nominal atau besaran biaya yang akan dikeluarkan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti membenarkan bahwa anggaran Rp601 miliar itu untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.
Dia mengatakan tidak serta merta langsung bangun gedung, harus ada perencanannya, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi dulu lalu dibangun.
Menurut dia, alokasi anggaran Rp601 miliar masih berupa pagu tertinggi yang tidak harus dihabiskan dalam penggunaannya.
“Jadi tidak serta merta ya, tapi memang Rp601 miliar pagu-nya, tertinggi. Jadi bisa berkurang, kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari itu pakainya berapa,” ujarnya.(anjas)

Leave a Reply