DPR Undang Kemendikbud Terkait SNP Di Perbatasan

    Semarang, jurnalsumatra.com – Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar Menengah Komisi X DPR RI akan mengundang pihak terkait, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai SNP di daerah perbatasan yang kondisi sarana dan prasarana pendidikannya memprihatinkan.
“Kami akan mengundang pihak terkait pada tanggal 13 Maret 2018 sehubungan dengan penyelesaian sistemik mengenai standar nasional pendidikan (SNP), khususnya guru dan sarpas (sarana dan prasarana), karena kedua SNP inilah yang banyak sekali dikeluhkan. Bahkan, sangat mendesak,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) SNP Dikdasmen Komisi X DPR RI H. Abdul Fikri Faqih di sela kunjungan kerja di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Rabu pagi.
Fikri yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI menjawab pertanyaan Antara ketika akan kembali ke Kota Tarakan setelah melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah di Kaltara. Bahkan, rombongan sempat terdampar di Pulau Sebatik akibat gelombang tinggi di perairan Nunukan.
Kunjungan kerja Panja SNP Dikdasmen Komisi X DPR RI ke sejumlah tempat di Kaltara, kata Fikri, untuk melihat dari dekat kondisi pendidikan di daerah perbatasan.
“Setibanya di Kota Tarakan, kami naik speed boat menuju Kabupaten Nunukan. Kami bertemu Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, DPRD, dan komunitas pendidikan,” kata Fikri.
Menyinggung kembali soal kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang memprihatinkan, Fikri mengatakan bahwa pihaknya juga mengundang Kementerian Keuangan Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kemenag, dan Bappenas.
“Bahkan, mungkin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kami undang karena Kaltara butuh terbebasnya semua wilayah dari ‘blank spot area’,” kata Fikri yang juga Ketua DPW PKS Jawa Tengah.

Panja DPR RI, kata dia, sempat mengunjungi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 011 Nunukan.
“Kondisi sarpras memprihatinkan, bangunan Inpres tahun 1984 dengan bahan dasar semua kayu, hingga kini belum ada perbaikan. Itu di kota Nunukan masih mendingan, kondisinya lebih memprihatinkan lagi di daerah yang susah dijangkau, seperti di Kecamatan Kerayan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus seperti dikutip Fikri
Ketika berdialog dengan anggota DPR RI di Kantor Kecamatan Nunukan, Serfianus menjelaskan bahwa Kabupaten Nunukan terdiri atas 19 kecamatan dan 15 di antaranya berbatasan dengan Sabah dan Serawak, Malaysia. Adapun panjang pantai maupun daratan yang berbatasan sekitar 520 kilometer.
Komisi X DPR RI kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Sebatik yang separuh daratan masuk wilayah Malaysia. Daerah ini berdekatan dengan pulau/kota Tawau, Malaysia.
Panja DPR RI ini juga mengunjungi sekolah tapal batas yang didirikan oleh seorang pensiunan bidan berupa madrasah ibtidaiah (MI) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kejar Paket B dan Paket C.
Di hadapan wakil rakyat, pensiunan bidan Suraidah menceritakan bahwa pendirian sekolah itu karena merasa prihatin dengan kondisi 35 000 anak TKI buruh di perkebunan Sawit yang tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Hal ini karena upahnya tidak cukup untuk menyekolahkan anaknya dan tidak diberi akses untuk sekolah. Maka, didirikanlah Sekolah Tapal Batas “Ar-Rosyid’.
“Ada bantuan lewat skema program di pemerintah. Namun, sampai sekarang masih terus mengalir adalah dari Dompet Dhuafa untuk biaya operasional,” kata Fikri.
Di Pulau Sebatik, lanjut dia, ternyata ada sekolah swasta dengan fasilitas sarpras yang relatif bagus.
“Namun, untuk bersekolah di SMK Mutiara Bangsa, biaya operasionalnya tidak memcukupi. Padahal, baik sekolah tapal batas maupun SMK/SMA, semua gratis,” kata politikus PKS itu.(anjas)

Leave a Reply