DPRD Angkat Bicara Terkait Aksi Warga Sukajadi

Lahat, jurnalsumatra.com – Lantaran banyaknya keluhan yang disampaikan warga, ormas, maupun kelompok LSM terkait penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DD sebagai dana masa Covid 19, dana PKH dan bantuan lainnya tahun 2020, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat angkat bicara.

Untuk itu, guna mengantisipasi kesalah pahaman disetiap desa khususnya saat data oleh petugas dan lolos verivikasi. Tidak hanya itu saja, program swakolola padat karya didesa juga harus di galakkan oleh Pemdes agar dapat mrangkul masyarakat yang belum menerima bantuan.

Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homzi, ST melalui ketua Komisi I Nizarudin SH menegaskan, adanya aksi demo atau unjuk rasa yang dilakukan warga desa terhadap kades nya karena ketidak puasan distribusi BLT disebab kan oleh ketidak pahaman warga terhadap proses pendataan.

Oleh sebab itu, agar kedepan hal tersebut dapat dihindari maka tim pendata maupun Pemdes menyampai kan kepada masyarakat bahwa warga yang didata belum tentu menerima bantuan.

“Hal inilah yang harus diperhatikan, DPRD Lahat akan memfasilitasu dan terbuka bagi siapapun yang hendak menyampaikan keluhan. Apalagi terkait dana bantuan yang berasal dari anggaran desa karena hal ini merupakan kebijakan,” ungkap Nizar ketika melakukan mediasi unjuk rasa warga Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Lahat.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada maka masyarakat yang masuk dalah penerima PKH atau warga Miskin Baru maka tidak bisa menerima BLT dari Dana Desa. Karenanya, program swakelola padat karya kedepan harus digalakkan bagi Pemdes agar warga yang tidak menerima bisa dirangkul.

“Kita menyadari efek pandemi virus Corona sangat tidak buruk bagi perekonomian, namun pemahaman dan pengetahuan tentang bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah agar dipahami proses nya sehingga tidak terus menerus menimbulkan protes warga,”imbuhnya.  

Sementara, Kepala Dinsos Lahat Iskandar MM mengatakan, untuk kategori penerima PKH maka tidak bisa lagi menerima bantuan lainnya seperti BLT dan lainnya. Dan untuk BLT desa merupakan kebijakan dari Pemdes namun ada beberapa kriteria penerima yakni BMS, warga yang terpengaruh Ekonominya akibat PHK, dan warga sakit dan tidak bisa beraktivitas.

“Yang sistem pendataan tidak bisa ganda dan dapat diketahui melalui indentitas E-KTP, hal inilah yang menyebab kan warga penerima PKH tidak bisa menerima bantuan lainnya, apalagi dana BLT dari DD,” ujar Iskandar. (Din)