DPRD Gelar Paripurna III Pertanggungjawaban APBD 2019

Lahat, jurnalsumatra.com – Bertempat diruang pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat melaksanakan kegiatan pandangan umum dari fraksi fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2019.

Turut hadir dalam dalam Paripurna yang ke-III yakni, Bupati Lahat Cik Ujang SH, Wakil Bupati Lahat H.Heryanto SE MM, Sekda Lahat Januarsyah Hambali SH MM, Wakil Ketua DPRD Lahat Gaharu SE, Sekwan Ramsi SE MM, 27 orang anggota dewan yang disampaikan Sekwan, dan, lebih kurang 60 undangan.

Acara di lanjutkan pembacaan pandangan umum tentang Raperda ke-III tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2019.

Pandangan dari fraksi partai Demokrat, akan terus mendorong Pemerintah daerah untuk melakukan Optimalisasi kinerja, membangun sistem berbasis teknologi informatika serta membuat terobosan baru dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah.

“Sehingga, seluruh proses pelaksanaan APBD kedepan dapat dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan,” sampainya.

Selain itu, mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dan jajarannya, instansi vertikal, ormas, dan elemen lainnya yang telah bahu membahu dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19, sehingga menjadikan Kabupaten Lahat dalam Kawasan zona kuning dan tidak menutup kemungkinan kedepan menjadikan Kabupaten Lahat menjadi zona hijau.

Sedangkan, dari fraksi partai Gerindra, menilai kinerja BUMD perlu ditingkatkan untuk mendongkak pencapaian pendapatan daerah yang lebih baik. karena selama ini PAD Lahat selalu didominasi oleh pajak dan retribusi daerah, oleh karenanya perlu formula yang tepat agar BUMD kedepan dapat meningkatkan.

“Perkembangan penyelesaian konflik sengketa tanah di Artha Prigel sampai saat ini belum ada kejelasannya, salah satunya rekomendasi DPRD bagi perusahaan untuk menghentikan seluruh aktivitasnya sebelum menyelesaikan permasalahan sengketa tanah,” ujarnya.

Fraksi partai Golkar, meminta kepada Pemerintah Daerah perlunya dibangun komunikasi yang baik antara eksekutif dan dprd sebagai mitra kerja, yang saling membutuhkan masukan-masukan baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan APBD, sehingga sinergisitas antara kedua lembaga ini tetap terjalin harmonis.

“Pemkab Lahat pada saat tatanan normal baru ini dimulai, pemerintah kabupaten lahat dengan dukungan Instansi Vertikal dan masyarakat berkolaborasi mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kabupaten lahat, sehingga kedepan penyebaran virus Covid-19 secepatnya teratasi dengan baik,” tambahnya.

Selanjutnya, fraksi partai PDIP memintak Pemerintah daerah keterbukaan perngunaan anggaran untuk penangulangan dan dampak dari Covid -19, Pemkab Lahat melalui dinas instansi terkait karni mohon kiranya untuk tidak mengizinkan angkutan Batubara yang melewati jalan Kabupaten.

“Diharapkan Pemerintah Daerah agar pada awal bulan Januari 2021 sudah terbentuknya pegawai fungsional pengadaan barang dan jasa, dikarenakan batas waktu pembentukan nya paling lambat 31 Desember 2020. Inspektorat diharapkan mengawasi dana desa agar tidak ada penyelewengan,” terang dari fraksi PDIP.

Pihak eksekutif diharapkan, untuk memprioritaskan program-program dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan guna untuk

meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lahat. Oleh sebab itu, Pemkab dapat segera menindak lanjuti permasalahan perbatasan wilayah antara Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim di Desa Tunggul Bute dan Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak

Ulu. Karena di wilayah tersebut tapal batas sudah banyak yang bergeser dan sudah ada pembangunan dana APBD Kabupaten lain di wilayah tersebut.

“Pemerintah daerah kami mohon untuk pemerataan penempatan aparatur sipil negara jangan menumpuk di beberapa dinas saja. Kami mohon kepada pihak eksekutif untuk mermperbanyak tenaga-tenaga teknis di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan Perkebunan.

Mohon penjelasan khusus program Pendidikan dan Kesehatan dengan salah satu Visi dan Misi Bupati Sekolah dan Berobat Gratis, untuk memperhatikan nasib dan mencari solusi untuk tenaga kerja honorer K2 Kabupaten Lahat,” tuturnya lugas.

Fraksi partai Persatuan Pembangunan menyampaikan, agar semua sebagai penyelenggara negara jangan ikut terprovokasi dengan isu yang lagi berkembang sekarang tentang rancangan undang – undang haluan ideologi pancasila ( RUU HIP ) sehingga menjadikan kegaduhan di masyarakat.

“Kami mohon untuk satuan kerja yang membidangi masalah pendidikan, agar bisa untuk meng kroscek dan menindak lanjuti kebenarannya disalah satu Kecamatan di Kabupaten Lahat yang sekolahnya tidak membayar gaji guru honorer,” imbuhnya.

Terakhir, fraksi partai Gabungan 8 diharapkan kepada Pemkab Lahat dan seluruh SKPD yang tekait yang telah bekerja keras untuk mendapatkan kembali opini wajat tanpa pengecualian (WTP ) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019 untuk keenam kalinya dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia.

“Semoga WTP ini dapat dipertahankan untuk seterusnya. Kepada dinas pendidikan Kabupaten Lahat sampai saat ini belum mengeluarkan ijin PAUD PKK melati desa nanjungan Kecamatan Kikim Selatan, padahal gedung yang telah dibangun oleh pemerintah, sarana dan prasarananya sudah memadai serta anak didiknya,” pungkasnya. (Din)