DPRD Harap Pemerintah Siapkan Pangkalan Elpiji Petani

Gorontalo, jurnalsumatra.com – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap pemerintah menyiapkan pangkalan khusus gas elpiji untuk para petani yang menggunakan alat penyedot air atau pompa air mesin bahan bakar gas (BBG).
“Jangan sampai kuota gas elpiji bersubsidi 3 kilo gram untuk keperluan rumah tangga, digunakan petani yang menggunakan pompa air mesin BBG,” ujar Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Rahmat Lamaji, di Gorontalo, Sabtu.
Menurutnya, inovasi di sektor pertanian itu patut didukung sebab sangat menguntungkan petani dari segi penghematan modal biaya tanam.
Namun pemerintah harus menyiapkan pangkalan khusus BBG petani, agar keluhan kelangkaan gas elpiji bersubsidi untuk keperluan rumah tangga, tidak terjadi.
“Banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan gas elpiji bersubsidi akibat masih adanya penggunaan oleh non penerima manfaat, diantaranya pemanfaatan di sektor pertanian,” ujar Rahmat.
Ia berharap, instansi teknis terkait melakukan permintaan khusus ke pemerintah pusat atau pihak Kementerian ESDM, agar program penggunaan pompa air mesin BBG dapat menyiapkan pangkalan khusus bagi petani.
“Jangan sampai tumpang tindih atau berebutan akibat kuota keperluan rumah tangga tersedot dengan pemanfaatan di sektor lain,” ujarnya.

Sementara itu, Dumran Ahmad, Kasubbag Perekonomian Bagian Ekonomi dan SDA Gorontalo Utara, membenarkan masuknya keluhan masyarakat terkait kurangnya stok gas elpiji bersubsidi 3 kilo gram.
Padahal kata ia, kuota untuk tahun 2018 ini tersebar di 11 kecamatan mencapai 2.616 metrik ton.
Namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji bersubsidi 3 kilo gram.
Setelah ditelusuri kata Dumran, memang benar terdapat pemanfaatan gas elpiji 3 kilo gram bersubsidi untuk sektor pertanian.
Petani yang menggunakan pompa air mesin BBG, ternyata ikut membeli elpiji untuk kuota rumah tangga.
Hal ini tidak boleh terjadi, mengingat kuota elpiji untuk keperluan rumah tangga sudah ditetapkan sesuai data rumah tangga sasaran di 11 kecamatan.
Pihaknya kata Dumran, akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menertibkan pembelian gas elpiji bersubsidi di luar penggunaan kebutuhan rumah tangga, agar tidak memicu kelangkaan.
Pihaknya pun akan menyurati seluruh pangkalan dalam bentuk imbauan untuk tidak lagi menjual gas elpiji bersubsidi selain kepada rumah tangga sasaran yang masuk dalam penerima manfaat, serta tidak melayani pembelian dari kalangan masyarakat mampu termasuk apartur sipil negara (ASN).(anjas)

Leave a Reply